Informasi mengejutkan datang dari internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Berita ini pertama kali diungkap oleh lintaswarta.co.id. DPP PPP rupanya membuka peluang besar untuk mengubah syarat pencalonan ketua umum dalam Muktamar mendatang yang dijadwalkan Agustus atau September 2025. Hal ini mencuat setelah beberapa nama di luar kader partai ramai disebut-sebut sebagai kandidat potensial.
Tengku Amrin, Ketua DPP PPP, menegaskan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai bukanlah aturan mutlak. "AD/ART itu bukan Al-Quran, hadis. Itu kesepakatan Muktamirin," tegas Amrin dalam jumpa pers di Jakarta Pusat. Pernyataan ini mengindikasikan kesediaan partai untuk merevisi aturan internal jika mayoritas kader menginginkannya. Saat ini, AD/ART masih mensyaratkan calon ketua umum harus kader internal dan pernah menjabat pengurus wilayah atau pusat minimal satu periode.
Namun, Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, menyatakan penolakan terhadap perubahan AD/ART. Saiful menekankan pentingnya menghormati hasil Mukernas terakhir yang menyepakati ketiadaan perubahan aturan tersebut. Ia juga membantah klaim adanya dukungan dari 20 DPW untuk ketua umum baru.
Sementara itu, nama-nama potensial calon ketua umum bermunculan, baik dari internal maupun eksternal partai. Juru Bicara PPP, Usman Tokan, menyebutkan setidaknya sembilan hingga sepuluh nama yang santer diperbincangkan. Dari internal, terdapat nama Plt. Ketua Umum Muhammad Mardiono, M. Romahurmuziy, Amir Uskara, Taj Yasin, dan Sandiaga Uno. Bahkan, Suharso Monoarfa pun disebut masih berpeluang. Sedangkan dari eksternal, nama-nama seperti Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Saifullah Yusuf, Andi Amran Sulaiman, dan Agus Suparmanto juga mengemuka. Usman menambahkan beberapa nama eksternal tersebut bahkan sudah mulai melakukan konsolidasi dan menjalin komunikasi dengan pimpinan wilayah. Dinamika politik internal PPP menjelang Muktamar ini jelas akan menjadi sorotan publik.
Leave a Comment