Lintaswarta.co.id melaporkan adanya kontroversi terkait kehadiran anggota TNI dalam diskusi mahasiswa di UIN Walisongo Semarang. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, melontarkan kritik tajam atas insiden tersebut. Diskusi bertema "Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik" yang digelar Senin (14/4) lalu, diwarnai kedatangan anggota TNI yang dinilai sebagai upaya intimidasi. Abdullah menekankan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar miskomunikasi, melainkan intimidasi terselubung yang mengancam kebebasan berpikir dan berekspresi mahasiswa. Ia bahkan menyebut adanya upaya untuk meminta identitas peserta dan tema diskusi.
Sikap tegas Abdullah disampaikan melalui keterangan tertulis pada Kamis (17/4). Ia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap supremasi sipil dan kebebasan akademik yang dijamin undang-undang dan menjadi amanat reformasi. Menurutnya, kebebasan akademik, HAM, dan supremasi sipil merupakan pilar demokrasi yang wajib dihormati semua pihak, termasuk TNI. Abdullah mengajak civitas akademika, organisasi mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk tetap kritis dan solid dalam menjaga independensi kampus.

Sementara itu, Kapendam IV/Diponegoro, Letkol Inf Andy, memberikan klarifikasi. Ia membenarkan adanya anggota Koramil Ngaliyan yang hadir di kampus, namun menegaskan hal itu semata-mata untuk tugas monitoring wilayah. Kehadiran anggota TNI tersebut, menurut Andy, dipicu oleh beredarnya pamflet undangan diskusi. Ia juga membantah adanya intervensi TNI terhadap acara diskusi dan menegaskan bahwa anggota TNI hanya berada di depan kampus. Terkait pria berbaju hitam yang turut hadir dan disebut-sebut bernama Ukem, Andy memastikan yang bersangkutan bukan anggota TNI. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai peran dan identitas Ukem dalam insiden tersebut. Peristiwa ini pun memicu perdebatan sengit mengenai batas kewenangan TNI dan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan kampus.

Related Post
Leave a Comment