Informasi mengejutkan datang dari lintaswarta.co.id. Fraksi Partai NasDem dan Golkar resmi menyatakan dukungannya terhadap evaluasi total tunjangan anggota DPR RI periode 2024-2029. Hal ini menyusul gelombang protes publik yang meluas terkait besaran tunjangan, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan. Desakan agar tunjangan DPR dikaji ulang bahkan memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk evaluasi total, termasuk gaji dan tunjangan yang diterimanya. Sahroni menekankan komitmennya untuk mengembalikan seluruh penghasilannya kepada masyarakat, sebuah langkah yang diharapkannya diikuti oleh anggota DPR lainnya. "Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat," tegas Sahroni.
Senada dengan NasDem, Fraksi Partai Golkar melalui Ketua Fraksinya, Muhammad Sarmuji, juga menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi. Sarmuji menyebut momentum ini sebagai waktu yang tepat untuk introspeksi diri dan menilai kembali besaran tunjangan yang diterima. Ia berharap evaluasi ini dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja DPR RI.
Related Post
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan telah lebih dulu mengusulkan penghentian tunjangan perumahan anggota DPR. Anggota Fraksi PDIP, Said Abdullah, menekankan pentingnya nilai etik, empati, dan simpati dalam berpolitik, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Abdullah menilai, tunjangan yang berlebihan dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap kinerja DPR. Dengan demikian, dukungan dari NasDem dan Golkar semakin memperkuat desakan untuk melakukan reformasi total terhadap sistem tunjangan anggota DPR RI. Publik kini menantikan langkah konkret DPR dalam merealisasikan evaluasi tersebut.
Tinggalkan komentar