lintaswarta.co.id melaporkan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyerukan peningkatan signifikan kepemimpinan perempuan yang transformatif dan inspiratif di seluruh lingkungan pemerintah daerah (Pemda). Dorongan ini disampaikan Ribka saat menjadi narasumber utama dalam Women’s Leadership Forum 2026 yang bertajuk "Breaking Barriers, Building Impact," diselenggarakan di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, pada Senin (27/7).
Dalam paparannya, Ribka secara tegas menyatakan bahwa transformasi merupakan esensi utama untuk melahirkan sosok perempuan yang tidak hanya mampu memimpin, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Menurutnya, komitmen ini selaras dengan Asta Cita keempat yang mengedepankan penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk dengan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi aktif dalam berbagai posisi kepemimpinan.
"Saat ini, Bapak Presiden sangat giat memberikan peluang kepada kita semua, khususnya perempuan. Transformasi harus terjadi. Apalagi dengan kepemimpinan seorang perempuan, seperti yang disampaikan Ibu Vero (Wamen PPPA) dan Kepala LAN, bagaimana perempuan diberikan tanggung jawab, mampu memengaruhi sistem, bahkan merumuskan regulasi dan kebijakan," ujar Ribka.
Related Post
Meskipun jumlah perempuan yang menduduki jabatan kepala daerah di 552 provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia cukup signifikan, Ribka mengingatkan bahwa tantangan kepemimpinan perempuan tidak hanya terletak pada kuantitas. Isu krusial lainnya adalah pemerataan distribusi kewenangan dalam jabatan-jabatan strategis di daerah. Berdasarkan pengalamannya di birokrasi, ia mengamati bahwa semakin tinggi posisi kepemimpinan, semakin sedikit perempuan yang berhasil mencapainya. Kondisi ini disebabkan oleh beragam faktor kompleks.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka meyakini perempuan perlu memiliki motivasi kuat, perencanaan hidup yang jelas, serta terus-menerus meningkatkan kapasitas diri, termasuk melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Ia juga mendorong dilakukannya riset mendalam yang melibatkan lembaga penelitian seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta LAN. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), guna memperkuat kebijakan afirmatif menuju kesetaraan gender dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
"Kami sangat mengharapkan masukan dari lembaga-lembaga, baik dalam bentuk riset maupun kajian penelitian birokrasi lainnya. Kita ingin meningkatkan kuantitas, namun kualitasnya juga harus kita perbaiki," tegas Ribka. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang berbasis data kuat, yang menjadi landasan dalam memengaruhi arah kebijakan serta merumuskan regulasi yang mampu mempercepat transformasi kepemimpinan perempuan. Regulasi yang baik, menurutnya, harus diikuti dengan implementasi yang efektif. "Kita sering mengevaluasi di mana kegagalan dalam kepemimpinan ini. Ini sangat membutuhkan leadership yang memiliki visi transformatif," pungkasnya.
Tinggalkan komentar