DPR Kejar Sahkan RUU Haji, Rapat Maraton Sampai Libur!

Informasi yang dihimpun lintaswarta.co.id menyebutkan bahwa Panitia Kerja (Panja) RUU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Komisi VIII DPR tengah berjibaku menyelesaikan pembahasan. Demi mengejar target pengesahan, rapat maraton digelar bahkan hingga akhir pekan. Hal ini bermula sejak Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan RUU tersebut diterima DPR pada Kamis (21/8). Target ambisius disahkan pada Selasa depan, 26 Agustus, telah ditetapkan.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa rencana pengesahan di rapat paripurna pekan depan telah dikonsultasikan dengan pimpinan DPR. Beliau menegaskan komitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU Haji dan Umrah dalam waktu kurang dari seminggu sejak penerimaan Surpres. Waktu yang tersisa sangat terbatas, hanya empat hari kerja, mulai tanggal 22 hingga 25 Agustus. Untuk itu, rapat pun akan digelar pada Sabtu (23/8) dan Minggu (24/8).

Salah satu poin penting yang telah disepakati adalah perubahan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi kementerian. Marwan memastikan bahwa kewenangan kementerian baru ini tidak akan tumpang tindih dengan Kementerian Agama. Pembagian kewenangan akan diklasifikasikan dengan jelas, menetapkan bidang agama tertentu di bawah Kementerian Agama dan penyelenggaraan haji dan umrah di bawah kementerian baru tersebut. Proses percepatan ini menunjukkan komitmen DPR untuk segera menyelesaikan RUU Haji dan Umrah, sehingga regulasi yang lebih komprehensif dapat segera diterapkan.