Lintaswarta.co.id melaporkan, legislator Partai Golkar, Misbakhun, melontarkan kritik tajam terhadap gaya berpolitik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Anggota Komisi XI DPR ini menekankan bahwa kritik yang disampaikan semestinya bersifat solutif, bukan justru memperkeruh suasana politik nasional. Ia meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbuka terhadap masukan, bahkan menindaklanjuti kritik konstruktif, seperti yang terlihat dalam isu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Misbakhun secara khusus menyoroti respons elite PDIP terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik. Meskipun menghormati hak PDIP untuk mengkritik, Misbakhun mengaku belum menemukan esensi substantif dan solusi konkret dalam berbagai pernyataan politikus partai berlambang banteng moncong putih itu. "PDIP memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan kebijakan negara. Kritik mereka harusnya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan malah memanaskan situasi," tegas Misbakhun.
Ia melanjutkan, meski sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi formal, setiap partai politik harus menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten. Misbakhun mengkritik praktik "bermain dua kaki", di mana partai tidak tegas memilih berada di dalam atau di luar kekuasaan. "Tidak elegan jika memposisikan diri sebagai penyeimbang, namun saat program pemerintah bagus ingin mendapatkan poin, dan langsung mengkritik keras ketika ada masalah," tambahnya.
Sebelumnya, PDIP sendiri telah menyatakan posisinya sebagai penyeimbang dalam pemerintahan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa sikap ini adalah wujud fungsi check and balances. Deddy khawatir, jika mayoritas kursi parlemen didominasi pendukung pemerintah, fungsi kritis DPR akan lumpuh, mirip era Orde Baru. "Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" ujarnya mempertanyakan.
Tinggalkan komentar