Informasi yang dilansir lintaswarta.co.id menyebutkan bahwa Istana Negara telah memberikan klarifikasi terkait pemecatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bantahan tegas dilontarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang membantah keras isu reshuffle tersebut berkaitan dengan demonstrasi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu.
Prasetyo menekankan bahwa penggantian Budi Gunawan merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh dan pertimbangan matang dari Presiden. Ia menegaskan tidak ada alasan spesifik yang mendasari keputusan tersebut, mengatakan bahwa pemecatan merupakan bagian dari evaluasi kinerja kabinet secara komprehensif. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo kepada awak media di Istana Negara pada Senin (8/9).
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk pengganti Budi Gunawan untuk posisi Menko Polhukam. Namun, ia memastikan bahwa Presiden akan segera menerbitkan Keppres untuk mengisi jabatan tersebut secara ad interim. "Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Tunggu nanti diumumkan," jelasnya.
Related Post
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9), tidak hanya Budi Gunawan yang diganti, beberapa menteri lainnya juga terkena imbas perombakan kabinet ini, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2MI), Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Publik pun kini menantikan pengumuman resmi terkait siapa yang akan mengisi posisi Menko Polhukam ad interim. Langkah Presiden ini tentu memicu spekulasi dan pertanyaan lebih lanjut mengenai arah kebijakan pemerintahan ke depan.
Tinggalkan komentar