Ribuan Buruh Geruduk Gubernur Jatim!

Informasi yang dihimpun lintaswarta.co.id menyebutkan, ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (28/8). Aksi ini merupakan bagian dari demonstrasi serentak yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jawa Timur, Nuruddin Hidayat, memperkirakan sekitar 2.000 buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur akan berpartisipasi, termasuk dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Tuban.

Massa akan berkumpul di Frontage Jalan Ahmad Yani, depan City of Tomorrow Mall (CITO) pukul 11.00 WIB sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur. Rute yang akan dilalui adalah Jalan Ahmad Yani – Jalan Wonokromo – Jalan Raya Darmo – Jalan Basuki Rahmat – Jalan Embong Malang – Jalan Blauran – Jalan Bubutan, dan berakhir di Jalan Pahlawan. Diperkirakan, sekitar pukul 13.00 WIB, massa akan tiba di depan Kantor Gubernur untuk melakukan orasi, longmarch, dan aksi teatrikal sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kritik terhadap pemerintah daerah.

Demonstrasi ini membawa enam tuntutan nasional utama. Pertama, penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah. Kedua, kenaikan upah tahun 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen, mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Ketiga, pencegahan PHK melalui pembentukan Satgas PHK. Keempat, reformasi pajak perburuhan, termasuk penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT, serta penghapusan diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan yang sudah menikah. Kelima, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset dan revisi undang-undang pemilu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain tuntutan nasional, KSPI Jawa Timur juga menyampaikan tuntutan lokal kepada Pemprov Jatim, meliputi realisasi komitmen bersama 1 Mei 2025, seperti pembentukan Perda tentang Sistem Jaminan Pesangon, pengalokasian anggaran iuran BPJS untuk masyarakat miskin, sanksi bagi pengusaha yang tak mendaftarkan pekerja ke BPJS, penambahan kuota PPDB jalur afirmasi untuk anak buruh, dan pengusulan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Aksi ini diprediksi akan menjadi sorotan publik dan berpotensi menimbulkan kemacetan di wilayah Surabaya.