lintaswarta.co.id – Bank Indonesia (BI) akhirnya mengambil langkah taktis untuk mengubah arah kebijakan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah ini diambil setelah BI menyadari bahwa imbal hasil (yield) SRBI yang terlalu tinggi sempat memicu lonjakan biaya dana (cost of fund) di sektor perbankan domestik.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa pada fase awal penerbitannya, SRBI memang dirancang dengan fokus utama untuk menarik aliran modal asing (inflow) masuk ke dalam negeri. Namun, strategi tersebut sempat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan di pasar keuangan.
Destry menjelaskan bahwa imbal hasil SRBI sempat menyentuh angka fantastis, yakni sekitar 7,6% dalam satu tahun. Fenomena ini menciptakan efek domino di pasar keuangan. Ketika imbal hasil SRBI melonjak, instrumen keuangan lainnya ikut terseret naik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kenaikan biaya dana di industri perbankan.
"Pada awalnya, SRBI diterbitkan hanya untuk menarik dana asing masuk ke Indonesia. Namun, yield-nya sempat mencapai 7,6% dalam satu tahun. Akibatnya, saat SRBI naik, instrumen lain ikut naik dan tertransmisi ke pasar keuangan hingga ke perbankan, sehingga cost of fund menjadi naik," ujar Destry dalam sebuah wawancara eksklusif.
Menyadari dampak tersebut, BI kini melakukan reorientasi kebijakan. Target utama BI tetap sama, yaitu menjaga agar aliran modal asing tetap masuk ke Indonesia, namun dengan cara yang lebih halus agar tidak memicu kenaikan suku bunga secara agresif. BI ingin memastikan bahwa masuknya dana asing tidak harus dibayar dengan kenaikan yield SRBI maupun kenaikan suku bunga acuan (BI Rate).
Untuk mencapai target tersebut, BI meluncurkan strategi insentif biaya lindung nilai (hedging). Melalui skema ini, investor asing diharapkan dapat masuk ke pasar Indonesia dengan biaya yang lebih kompetitif dan murah. Secara spesifik, BI memberikan pengurangan premi sebesar 30% untuk pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) serta pengurangan premi sebesar 25% untuk transaksi swap.
Selain menyasar investor asing, BI juga memberikan perhatian khusus kepada sektor perbankan melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). BI memberikan insentif berupa pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 2% bagi bank-bank yang dinilai produktif.
Namun, insentif ini tidak diberikan secara cuma-cuma kepada semua bank. BI menetapkan syarat ketat: perbankan harus aktif menyalurkan kredit kepada masyarakat dan tidak menempatkan dana mereka secara berlebihan pada surat berharga seperti SBN atau SRBI.
"Perbankan yang terlalu berlebihan menempatkan dananya dalam bentuk surat berharga, itu tidak kami berikan insentif. Sementara perbankan yang penempatan surat berharganya tidak terlalu besar namun memiliki penyaluran kredit yang masif, akan kami berikan insentif pengurangan GWM hingga 2%," tutup Destry.
Dengan strategi ganda ini, BI berharap dapat menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar melalui aliran modal asing dan menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit perbankan yang tetap terjangkau.
Tinggalkan komentar