lintaswarta.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap arus keluar komoditas unggulan Indonesia. Dalam upaya menjaga kedaulatan ekonomi, pemerintah berencana menerapkan sistem ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap berbagai praktik ilegal yang selama ini merugikan negara secara finansial.
Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kebocoran penerimaan negara akibat aktivitas ilegal masih menjadi tantangan besar. Ia menyoroti beberapa modus operandi yang sering digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menghindari kewajiban pajak dan royalti kepada negara.
"Sampai saat ini, praktik penyelundupan, transfer pricing, hingga under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga pasar yang sebenarnya masih terus berjalan. Kita terpaksa mengambil tindakan tegas demi survival kita sebagai sebuah bangsa," tegas Prabowo di hadapan jajaran menteri dan pejabat negara.
Menurut Presiden, fenomena under-invoicing sangat merugikan karena nilai ekspor yang dilaporkan jauh lebih rendah dari nilai transaksi sebenarnya. Hal ini mengakibatkan potensi pendapatan negara dari sektor ekspor tidak maksimal, sehingga kekayaan alam yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru menguap ke luar negeri.
Rencana penerapan sistem satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, pada Sidang Kabinet Paripurna di MPR RI tanggal 20 Mei 2026, kebijakan ini telah diumumkan dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh fraksi di MPR RI. Kehadiran DSI sebagai badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memonitor dan menyalurkan seluruh aktivitas ekspor nasional secara terintegrasi.
Dengan adanya pengawasan terpusat melalui DSI, pemerintah menargetkan adanya penguatan kontrol terhadap seluruh aktivitas perdagangan internasional. Hal ini diharapkan dapat menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh para pelaku penyelundupan dan praktik manipulasi harga.
Presiden Prabowo menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari visi besar pemerintah untuk mencapai kemandirian ekonomi, termasuk dalam upaya swasembada pangan. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah untuk tetap optimis dan konsisten dalam menjalankan kebijakan ini.
"Apa yang kita lakukan ini adalah demi keselamatan bangsa. Swasembada pangan, peran Danantara, hingga sistem ekspor satu pintu adalah langkah-langkah besar menuju keberhasilan. Saya minta kita jangan minder lagi. Kita sudah berada di jalur yang benar (on the right track)," pungkasnya dengan penuh optimisme.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara lebih transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir pihak yang memanfaatkan celah hukum.
Tinggalkan komentar