Lintaswarta.co.id melaporkan, Sri Lanka kini tengah menghadapi cobaan berat yang tak berkesudahan, terjepit di antara dampak dahsyat Siklon Ditwah dan tekanan ekonomi global yang memanas akibat konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Negara kepulauan di Samudra Hindia ini, yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi mendalam pada tahun 2022, kini harus berjuang di tengah apa yang disebut sebagai "triple shock" yang mengancam stabilitas dan masa depan rakyatnya.
Bencana Siklon Ditwah, yang melanda pada November lalu, telah meninggalkan jejak kehancuran yang tak terbayangkan. Melansir Reuters, Indrani Ravichandran dan keluarganya menjadi salah satu dari ribuan korban yang kehilangan segalanya, terpaksa bertahan di satu-satunya bagian rumah yang masih berdiri setelah banjir dan tanah longsor menyapu bersih desa mereka di Distrik Kandy. Siklon tersebut membawa curah hujan hingga 500 mm dalam tiga hari di wilayah dataran tinggi tengah, memicu banjir bandang dan longsor yang menghanyutkan permukiman. Tragedi kemanusiaan yang ditimbulkannya sangat besar, merenggut nyawa 643 jiwa dan menyebabkan 173 lainnya dinyatakan hilang. Kerusakan infrastruktur akibat bencana ini bahkan disebut melampaui dampak Tsunami Samudra Hindia 2004, meskipun jumlah korban jiwa tidak sebesar tsunami.
Di tengah upaya pemulihan yang masih tertatih-tatih, Sri Lanka dihadapkan pada pukulan telak lainnya: eskalasi konflik di Timur Tengah. Dampak global dari perang tersebut, terutama lonjakan harga energi, datang di waktu yang sangat tidak tepat bagi ekonomi Sri Lanka yang rapuh. Ekonom Ganeshan Wignaraja menyebut kondisi ini sebagai "triple shock" – kombinasi mematikan antara bencana banjir, kenaikan harga energi, dan ancaman kekeringan di beberapa wilayah.
Related Post
Pemerintah Sri Lanka terpaksa mengambil langkah-langkah drastis untuk menahan gejolak ekonomi. Dalam beberapa pekan terakhir, penjatahan bahan bakar diberlakukan, harga-harga dinaikkan, pekan kerja dipersingkat menjadi empat hari, tarif listrik melonjak hingga 40%, serta pemadaman air dan listrik menjadi pemandangan sehari-hari. Kelangkaan bahan bakar dan gas memasak memicu panic buying di masyarakat, membangkitkan memori kelam krisis 2022 yang berujung pada gagal bayar utang luar negeri dan lengsernya Presiden Gotabaya Rajapaksa. Kini, kekhawatiran akan terulangnya krisis ekonomi yang lebih parah kembali menghantui.
Menurut World Bank, Siklon Ditwah berdampak pada hampir dua juta orang dan 500.000 keluarga di seluruh distrik, mengganggu aktivitas ekonomi, layanan dasar, dan mata pencarian masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan kerugian total mencapai US$4 miliar, setara dengan 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Sri Lanka. Presiden Anura Kumara Dissanayake bahkan tak ragu menyebutnya sebagai bencana ekonomi terburuk dalam sejarah negara tersebut.
Pemerintah telah menyalurkan bantuan, termasuk 50.000 rupee untuk perbaikan rumah yang rusak sebagian, serta menjanjikan hingga 5 juta rupee untuk rumah yang hancur total dan sekitar 1 juta rupee bagi keluarga korban meninggal. Namun, hingga kini lebih dari 165.000 orang masih mengungsi dan menunggu bantuan tempat tinggal permanen. Pendanaan rekonstruksi juga masih jauh dari cukup, dengan pemerintah baru menerima sekitar US$750 juta atau seperlima dari total kebutuhan. Respons bantuan internasional pun dinilai lebih lambat dibanding saat tsunami 2004. India menjadi negara yang paling cepat memberikan bantuan melalui misi "Operation Sagar Bandhu," mengerahkan kapal perang, helikopter, serta bantuan logistik lebih dari 1.000 ton dan dana sekitar US$450 juta. Sebaliknya, China hanya memberikan bantuan terbatas kurang dari US$2 juta, mendorong pemerintah Sri Lanka untuk meminta dukungan tambahan dari Beijing guna membangun kembali infrastruktur yang rusak.
Cadangan devisa Sri Lanka saat ini berada di kisaran US$7 miliar. Meskipun dinilai cukup untuk bertahan sementara, para ekonom memperingatkan risiko akan meningkat drastis jika dampak konflik di Timur Tengah berlanjut dan memburuk. Selain itu, Sri Lanka juga terancam kehilangan pemasukan devisa signifikan dari remitansi pekerja migran, yang tahun lalu mencapai sekitar US$7 miliar, terutama dari kawasan Teluk yang kini bergejolak.
Dengan berbagai tantangan multidimensi ini, langkah pemerintah dalam menangani rekonstruksi dan menjaga stabilitas ekonomi akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Presiden Dissanayake. Masa depan Sri Lanka yang pernah dikenal dengan kemajuan ekonominya, kini berada di persimpangan jalan, berjuang melawan badai alam dan gejolak geopolitik global.
Tinggalkan komentar