Lintaswarta.co.id – Jakarta. UNICEF baru-baru ini menyerahkan catatan evaluasi mendalam terkait implementasi program Country Programme Action Plan (CPAP) sebelumnya kepada pemerintah Indonesia. Hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi cerminan kinerja masa lalu, tetapi juga fondasi krusial bagi penyusunan CPAP periode 2026-2030 yang bertajuk "Bersama untuk Setiap Anak Indonesia." Program ambisius ini mengalokasikan total anggaran fantastis sebesar US$131 juta, atau setara dengan Rp2,5 triliun, demi masa depan generasi penerus bangsa.
Kemitraan antara pemerintah Indonesia dan UNICEF melalui CPAP bukanlah hal baru; program ini telah terjalin lama dan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh negeri. Peluncuran CPAP 2026-2030, yang berlangsung di Kantor Bappenas, Jakarta, pada Senin lalu, menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi yang lebih adaptif dan inklusif dalam menghadapi berbagai tantangan pengembangan anak.
Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, dalam sambutannya, menggarisbawahi enam catatan utama yang akan menjadi fokus program mendatang. Pertama, ia menekankan perlunya pergeseran paradigma dari program percontohan menuju penguatan sistem yang komprehensif. "Memperkuat kapasitas sistem dan institusi agar layanan vital seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, perlindungan anak, perlindungan sosial, gizi, hingga pangan dapat berfungsi lebih efektif, tangguh, dan inklusif," jelas Maniza.
Related Post
Catatan kedua menyoroti pentingnya transisi dari data sebagai tujuan semata menjadi pengambilan keputusan berbasis bukti yang kuat. Maniza menegaskan, "Memprioritaskan penguatan ekosistem data Indonesia agar kebijakan dan investasi terus didasarkan pada bukti yang tepat waktu, terperinci, dan dapat ditindaklanjuti." Ini berarti setiap langkah kebijakan harus didukung oleh data yang akurat dan relevan.
Selanjutnya, Maniza menyoroti potensi besar desentralisasi Indonesia untuk kepentingan anak. Dengan kehadiran perwakilan dari 13 provinsi, ia mengingatkan bahwa desentralisasi memiliki kekuatan untuk mendekatkan pengambilan keputusan dan layanan langsung kepada masyarakat, keluarga, dan anak-anak. "CPAP ini menempatkan provinsi dan kabupaten/kota sebagai inti pelaksanaan program," tegasnya. Kombinasi pendekatan nasional dan provinsi ini diharapkan mampu memperkuat perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas demi kesejahteraan anak-anak di daerah. UNICEF berkomitmen untuk berkolaborasi erat dengan kementerian teknis dan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan kebijakan nasional diterjemahkan menjadi layanan berkualitas yang merata di seluruh Indonesia.
Catatan keempat adalah pergeseran dari inklusi sebagai prinsip menjadi inklusi sebagai hasil yang terukur. Ini berarti menanamkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan keadilan di semua sektor, sehingga anak-anak dalam situasi rentan tidak hanya dijangkau, tetapi juga diprioritaskan secara nyata.
Dua poin terakhir yang ditekankan Maniza adalah peningkatan ketangguhan iklim dan investasi yang lebih cerdas. Ketangguhan iklim tidak lagi dianggap sebagai isu terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari sistem yang berfokus pada anak. Terakhir, UNICEF mendorong pergeseran dari kesenjangan pembiayaan menuju investasi yang lebih cerdas. "Membangun bukti yang jelas agar belanja publik lebih memadai, efisien, adil, dan berdampak, termasuk mendukung mekanisme pembiayaan inovatif dan kemitraan dengan sektor swasta," pungkas Maniza, menandaskan komitmen untuk mengoptimalkan setiap rupiah demi masa depan anak-anak Indonesia.
Tinggalkan komentar