Lintaswarta.co.id – Kabar kurang menggembirakan bagi para pencari kerja di Indonesia. Meski sektor industri menunjukkan geliat pertumbuhan yang positif di awal tahun 2026, fenomena sulitnya mendapatkan pekerjaan justru semakin terasa. Dunia usaha, alih-alih membuka keran rekrutmen besar-besaran, memilih untuk menahan diri dalam merekrut tenaga kerja baru. Kondisi ini dipicu oleh ketidakpastian pasar yang membayangi serta tekanan biaya operasional yang terus meningkat.
Data terbaru dari Bank Indonesia (BI) mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur nasional tetap berada di zona ekspansi. Prompt Manufacturing Index (PMI) tercatat di angka 52,03% pada kuartal I-2026, sedikit meningkat dari 51,86% pada kuartal sebelumnya. Namun, ironisnya, indeks tenaga kerja justru masih berada di level kontraksi, yakni 48,76%. Tren penurunan penyerapan tenaga kerja ini bahkan sudah berlangsung sejak kuartal II-2025.
Tren perlambatan ini diperkuat oleh data Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha tercatat 10,11% pada kuartal I-2026, menurun dari 10,61% pada kuartal sebelumnya. Khusus di sektor industri pengolahan, meskipun aktivitas bisnis menunjukkan peningkatan, penggunaan tenaga kerja justru masih terkontraksi dengan SBT -0,47%.
Related Post
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menjelaskan bahwa pertumbuhan produksi yang terjadi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan adanya permintaan pasar yang kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan aktivitas industri lebih banyak didorong oleh faktor musiman. "Kinerja usaha tersebut dipengaruhi oleh berbagai momentum konsumsi, mulai dari momentum konsumsi akhir tahun yang di-carry forward, momentum Imlek, hingga momentum Ramadan dan Lebaran," terang Shinta kepada CNBC Indonesia, Minggu (31/5/2026).
Shinta menegaskan, pola musiman ini menyebabkan perusahaan hanya meningkatkan produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan jangka pendek, bukan untuk tujuan ekspansi jangka panjang. Oleh karena itu, penambahan kebutuhan tenaga kerja tidak menjadi prioritas utama. "Umumnya pelaku usaha tidak membuka lapangan kerja hanya karena ada kebutuhan produksi seasonal, yang akan terkoreksi dengan sendirinya ketika momentum tersebut berakhir," tambahnya.
Para pelaku usaha, lanjut Shinta, cenderung menjadikan kondisi pasar jangka menengah sebagai acuan utama dalam mengambil keputusan bisnis, termasuk soal ketenagakerjaan. Dalam setahun terakhir, kondisi pasar dinilai belum cukup kondusif, baik di tingkat domestik maupun global, sehingga memberikan tekanan signifikan terhadap kinerja pasar secara umum.
Di tengah kondisi tersebut, dunia usaha juga dihadapkan pada kenaikan berbagai komponen biaya, mulai dari energi, logistik, hingga pembiayaan. Situasi ini membuat perusahaan semakin berhati-hati dalam melakukan ekspansi, termasuk membuka lapangan kerja baru. "Karena kondisi pasar setahun terakhir tidak cukup kondusif dan outlook pertumbuhan kinerja pasar di 2026 juga tidak terlalu optimistis, ditambah dengan pertimbangan inflasi beban-beban usaha lainnya, saat ini pelaku usaha umumnya cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi lapangan kerja," kata Shinta.
Alih-alih menambah karyawan, fokus utama pengusaha kini beralih pada efisiensi biaya operasional dan optimalisasi sumber daya yang sudah ada. "Kini pelaku usaha cenderung fokus pada efisiensi biaya usaha dan intensifikasi penggunaan resources usaha yang sudah ada," ujarnya. Selain itu, struktur ketenagakerjaan di sektor formal yang membebankan biaya tinggi, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), juga menjadi pertimbangan penting yang membuat perusahaan semakin selektif dalam merekrut.
Indikator kepercayaan pelaku usaha untuk berekspansi, yang tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dalam SKDU, juga menunjukkan kehati-hatian. Shinta menjelaskan, SBT pada dasarnya mencerminkan ‘nafsu makan’ atau tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap ekspansi, termasuk dalam hal pembiayaan. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang masih lemah, tekanan biaya yang tinggi, serta biaya pembiayaan yang relatif mahal, pelaku usaha menilai ekspansi saat ini belum tentu berkelanjutan secara bisnis.
Dalam situasi yang kompleks ini, Apindo menilai diperlukan intervensi kebijakan yang lebih konkret dari pemerintah untuk mendorong dunia usaha kembali ekspansif. Ini mencakup stabilisasi makroekonomi, pengendalian inflasi, hingga perbaikan iklim usaha yang dinilai menjadi faktor kunci. "Jadi intervensi yang kami perlukan saat ini dari pemerintah antara lain stabilisasi kondisi makro ekonomi nasional agar lebih mendukung ekspansi usaha," tegas Shinta.
Selain itu, simplifikasi regulasi serta penurunan berbagai beban usaha seperti energi, logistik, dan pembiayaan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya tahan pelaku usaha. Pemerintah juga diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau, khususnya bagi sektor padat karya yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Tak hanya itu, belanja pemerintah juga diharapkan lebih diarahkan pada sektor produktif, serta memperkuat konektivitas dan modernisasi industri. Di tengah tekanan global, diversifikasi perdagangan juga menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan memperkuat ekspor.
Tinggalkan komentar