lintaswarta.co.id, Jakarta – Sebuah ritual adat yang melibatkan Presiden Joko Widodo di Lampung memicu gelombang kritik dari PDI Perjuangan. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, secara tegas menyoroti aksi Presiden ketujuh RI tersebut yang menginjak kepala kerbau sebagai bagian dari penerimaan gelar kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung, pada Sabtu (27/6) lalu.
Romli mempertanyakan esensi di balik tindakan tersebut, apakah murni sebagai bagian dari tradisi lokal, ekspresi arogansi, atau justru sebuah simbolisasi perendahan politik. Ia secara lugas menyinggung persepsi para pendukung Jokowi yang ia nilai sedang "berhalusinasi" bahwa yang diinjak adalah kepala banteng. "Pendukung Jokowi sedang berhalusinasi yang diinjak itu kepala banteng padahal kerbau," tegas Romli saat dihubungi pada Senin (29/6).
Ia lantas menjelaskan perbedaan fundamental antara banteng, yang merupakan satwa dilindungi dan tidak bisa dijadikan objek ritual atau kurban, dengan kerbau yang lazim sebagai hewan ternak. Lebih jauh, Romli mengaitkan ritual "Tanah Gajah" ini dengan disertasi Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, yang membahas ‘the triangle of authoritarian populism’. Menurutnya, Jokowi tengah membangun identitas kepemimpinannya dengan memadukan feodalisme dan Machiavellianisme.
Related Post
Feodalisme, kata Romli, terlihat dari praktik pembagian amplop dan sembako untuk menarik dukungan rakyat, sementara Machiavellianisme menempatkan kekuasaan sebagai tujuan utama dan segala-galanya. Dalam pandangan Romli, kepala kerbau yang diinjak Jokowi itu secara simbolis merepresentasikan para pengikutnya, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang terbuai oleh perilaku ‘raja’. Ia menuduh Jokowi hanya menunjukkan ambisi kekuasaan yang tak terbatas. Romli bahkan menyimpulkan, "Kerbau bukan banteng. Kerbau adalah hewan ternak. Cocok dengan istilah termul. Ternak Mulyono," sebuah sindiran tajam yang mengisyaratkan adanya manipulasi atau eksploitasi politik.
Namun, di sisi lain, prosesi ini memiliki makna mendalam bagi masyarakat Lampung. Tokoh adat setempat, Mawardi Rahma Harirama yang bergelar Sultan Seghayo Dipuncak Nur, menjelaskan bahwa pemberian gelar adat atau ‘muakhi’ telah menjadi bagian integral dari budaya Lampung selama ribuan tahun. Ini merupakan manifestasi dari ‘piil pesenggiri’, falsafah budaya Lampung yang mengedepankan ‘nemui nyimah’ atau semangat silaturahmi dan kebersamaan. Perbedaan interpretasi ini menyoroti ketegangan politik yang kian memanas, di mana sebuah ritual adat pun bisa menjadi medan perdebatan sengit antara kubu yang berseberangan.
Tinggalkan komentar