lintaswarta.co.id melaporkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memberikan klarifikasi tegas terkait isu distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia membantah adanya pemaksaan terhadap siswa atau orang tua untuk mengambil jatah makanan di tengah libur sekolah akibat bencana asap.
Sudaryono menjelaskan bahwa situasi tersebut timbul karena pengumuman libur sekolah akibat karhutla seringkali disampaikan saat dapur penyedia makanan sudah memulai proses persiapan. "Dapur sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan," ujarnya. Oleh karena itu, makanan yang sudah terlanjur dimasak harus segera didistribusikan pada hari itu juga, sebab tidak dapat disimpan untuk hari berikutnya. Pernyataan ini disampaikan Sudaryono usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9), seperti dikutip lintaswarta.co.id.
Ia menegaskan, BGN selalu mengikuti kebijakan pemerintah daerah atau provinsi terkait pengumuman libur sekolah. "Intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti," tegasnya. Sudaryono menambahkan, pihaknya tidak pernah memaksakan pembukaan sekolah demi kelancaran distribusi MBG di tengah ancaman karhutla. "Kami menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah daerah, baik gubernur untuk SMA maupun bupati/wali kota untuk SD dan SMP. Begitu libur, maka MBG pun akan mengikuti," paparnya.
Related Post
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pemantauan terpadu dampak karhutla, khususnya terhadap konektivitas transportasi udara. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa pihaknya memantau secara komprehensif perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang.
Ristianto menambahkan, informasi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menentukan prioritas operasi pengendalian dan memberikan panduan informasi kepada masyarakat. "Kami memahami bahwa gangguan asap berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan," ujarnya. Kemenhut juga terus menyampaikan perkembangan kondisi karhutla secara terbuka melalui kanal resmi dan sistem SiPongi.
Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara, Ristianto mengimbau untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, serta maskapai penerbangan terkait. Ia mengingatkan bahwa kondisi kualitas udara dan jarak pandang dapat berubah cepat, dipengaruhi oleh konsentrasi asap, arah angin, curah hujan, dan dinamika atmosfer lainnya.
Tinggalkan komentar