lintaswarta.co.id – Langkah baru diambil oleh lembaga pengawas pelayanan publik pasca pelantikan pejabat baru. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Joher, menegaskan komitmennya untuk segera melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat setelah ia resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026).
Dalam pernyataan terbarunya, Nuzran menekankan bahwa fokus utama lembaga di bawah kepemimpinannya adalah memastikan seluruh instansi pemerintah menjalankan fungsinya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Ia menyadari bahwa tantangan birokrasi di Indonesia semakin kompleks, terutama dalam mengawal kebijakan-kebijakan strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian utama Nuzran adalah pengawasan terhadap tata kelola sektor minyak dan gas bumi (migas). Mengingat sektor ini merupakan salah satu pilar ekonomi nasional, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya menjadi harga mati. Ombudsman akan memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam proses pelayanan maupun regulasi yang mengatur sektor energi tersebut.
"Kami akan memberikan atensi khusus pada sektor-sektor yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, termasuk tata kelola migas agar berjalan lebih transparan dan akuntabel," ujar Nuzran saat memberikan keterangan kepada awak media.
Selain sektor energi, Nuzran juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Ombudsman sebelumnya. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif belaka, melainkan harus diimplementasikan secara nyata oleh instansi pemerintah terkait. Salah satu kasus yang menjadi perhatian serius adalah permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong.
Permasalahan di dalam lembaga pemasyarakatan seringkali menjadi titik lemah dalam pelayanan publik di sektor hukum. Ombudsman berjanji akan terus mengawal agar hak-hak warga binaan terpenuhi dan standar pelayanan di Lapas, termasuk di Cibinong, dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pembenahan internal di tubuh Ombudsman sendiri juga menjadi prioritas. Nuzran ingin memastikan bahwa lembaga pengawas ini memiliki kapasitas yang mumpuni, baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem digitalisasi, guna merespons laporan masyarakat secara lebih cepat dan tepat. Dengan penguatan internal, diharapkan Ombudsman dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal integritas birokrasi di era pemerintahan baru.
Langkah proaktif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan pengawasan yang ketat pada sektor vital seperti migas dan perbaikan layanan di sektor hukum, diharapkan tercipta iklim tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Tinggalkan komentar