Aksi May Day 2025: 18 Tuntutan Buruh Guncang DPR!

Informasi dari lintaswarta.co.id menyebutkan, aksi May Day 2025 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/5), diwarnai demonstrasi besar-besaran dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). Mereka menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi buruh Indonesia yang dinilai semakin memprihatinkan. Unang Sunarno, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang mewakili GEBRAK, menyatakan aksi ini berbeda dengan perayaan May Day Fiesta di Monas yang dihadiri Presiden Prabowo. Menurutnya, situasi buruh saat ini jauh dari kata ideal, ditandai dengan maraknya PHK sepihak dan massal, upah rendah, serta pelanggaran hak-hak pekerja.

Lebih lanjut, Unang menyoroti penindasan dan tekanan yang dialami buruh di berbagai sektor industri. Ia menekankan bahwa sistem ketenagakerjaan saat ini belum berpihak pada kaum buruh, menyebabkan banyak pekerja hidup dalam penderitaan. Aksi GEBRAK bertujuan untuk menyuarakan permasalahan ini dan mendesak pemerintah segera memberikan solusi konkret.

Berikut 18 tuntutan utama yang disampaikan GEBRAK kepada pemerintah: pencabutan UU Cipta Kerja dan PP turunannya; penghentian PHK massal dan pemberangusan serikat buruh; penetapan upah layak nasional yang adil dan bermartabat serta pencabutan PP 51 Tahun 2023; penolakan sistem kerja kontrak, outsourcing, magang, dan kemitraan palsu; perlindungan buruh perempuan, termasuk penghentian pelecehan dan kekerasan di tempat kerja serta ratifikasi Konvensi ILO 190; penyediaan day care anak yang murah dan berkualitas serta ruang laktasi; perlindungan hak-hak buruh perkebunan sawit, pertanian, pertambangan, dan kesehatan; perlindungan hak-hak migran dan pekerja perikanan serta ratifikasi Konvensi ILO 188; pengangkatan guru dan pekerja honorer menjadi PNS dengan gaji layak; stabilisasi harga sembako dan penolakan kenaikan BBM, listrik, dan tol; penghentian represifitas dan kriminalisasi aktivis; penolakan pemerintahan fasis dan militeristik, termasuk UU TNI, RUU Polri, dan revisi KUHAP; pengembalian fungsi TNI dan Polri pada tugas profesionalitasnya; pendidikan gratis dan ilmiah; reforma agraria sejati; keadilan ekologis dan penolakan perampasan tanah; pembangunan industri nasional yang kuat di bawah kontrol rakyat; dan penegakan demokrasi sejati serta supremasi sipil. Aksi ini menunjukkan betapa mendesaknya tuntutan kaum buruh untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan.