Aksi Premanisme Merajalela, DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas!

Berita mengejutkan datang dari lintaswarta.co.id. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia. Desakan ini muncul sebagai respons atas maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas, salah satunya insiden pembakaran mobil polisi di Depok beberapa waktu lalu. Evita menegaskan bahwa keberadaan ormas seharusnya menjadi pilar penjaga ketertiban, bukan justru sumber keresahan masyarakat. Jika terbukti ada ormas yang mengancam keamanan dan ketertiban umum, pemerintah harus berani mengambil langkah tegas, termasuk pembubaran jika diperlukan.

Lebih lanjut, Evita menyoroti dampak negatif aksi premanisme terhadap iklim investasi dan perekonomian nasional. Banyak kasus premanisme yang dilakukan oknum ormas di kawasan industri dan destinasi wisata, mengakibatkan kerugian besar bagi dunia usaha. Para pelaku usaha pariwisata, misalnya, mengalami penurunan pendapatan akibat wisatawan yang merasa takut dan enggan berkunjung karena potensi pungli dan tindak kekerasan. Hal ini jelas menghambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Evita juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi. Menurutnya, selama aparat keamanan masih bernegosiasi atau berkompromi dengan ormas-ormas tertentu, premanisme akan sulit diberantas. Sikap tegas dan konsisten dari aparat hukum sangat krusial untuk menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif. Ia menambahkan, jika situasi ini dibiarkan berlarut, dampak negatifnya akan semakin meluas dan merugikan berbagai sektor, khususnya industri dan pariwisata. Kasus premanisme oleh oknum GRIB di Depok dan dugaan pemerasan terhadap produsen otomotif BYD di Subang, Jawa Barat, menjadi bukti nyata betapa seriusnya permasalahan ini dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah. Langkah tegas dan terukur diperlukan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan nasional.