Lintaswarta.co.id melaporkan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan tantangan memimpin Jakarta dengan APBD yang fantastis. Dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7), ia menyebut angka APBD Jakarta mencapai Rp91 triliun hingga Rp94 triliun untuk tahun depan. "Angka tersebut pasti membuat banyak orang tergiur," ujarnya, menekankan pentingnya sistem proteksi diri dari godaan korupsi.
Pengalaman puluhan tahun sebagai anggota DPR, menteri, dan Sekretaris Kabinet, telah membentuk kesadaran Pramono akan berbagai godaan yang mungkin muncul. Ia menegaskan komitmennya untuk menerapkan transparansi dan sistem yang terukur dalam pemerintahannya. "Saya minta semuanya transparan. Semuanya diatur sistem, dan saya berjanji tidak membawa orang dari luar," tegasnya.
Salah satu contoh penerapan transparansi yang diungkap Pramono adalah proses pengurusan kompensasi koefisiensi lantai bangunan (KLB). Ia menceritakan pengalamannya membantu seorang pengelola gedung yang telah menunggu selama 12 tahun untuk menyelesaikan proses tersebut. Dengan menerapkan sistem transparan dan terbuka, proses yang sebelumnya berlarut-larut itu diselesaikan hanya dalam satu minggu. Hasilnya, terungkap angka kompensasi mencapai Rp480 miliar yang kemudian dibayarkan sesuai perhitungan appraisal. Kisah ini menjadi bukti komitmen Pramono dalam memberantas praktik-praktik yang tidak transparan dan berpotensi koruptif di Jakarta. Keberhasilan ini menjadi contoh bagaimana transparansi dan sistem yang baik dapat menciptakan pemerintahan yang efisien dan akuntabel.
Tinggalkan komentar