lintaswarta.co.id – Peta politik di Australia tengah memanas menyusul munculnya usulan radikal terkait kebijakan imigrasi. Koalisi oposisi konservatif, Liberal-Nasional, secara mengejutkan meluncurkan rencana besar untuk melakukan pemangkasan jumlah visa secara masif. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menekan arus migrasi yang dianggap telah melampaui kapasitas daya tampung negara tersebut.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Selasa (6/10/2026), Pemimpin Oposisi Australia, Angus Taylor, menegaskan bahwa rencana ini akan menjadi sejarah baru bagi negara tersebut. Koalisi berencana memangkas sekitar 650.000 visa sementara dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menggeser orientasi migrasi dari migrasi massal menuju migrasi yang berbasis pada keahlian atau tenaga kerja terampil.
"Apa yang kami usulkan hari ini adalah pemangkasan imigrasi terbesar dalam sejarah negara ini. Langkah ini akan mengutamakan Australia dan kepentingan nasional kita," tegas Taylor di hadapan awak media.
Strategi yang ditawarkan oposisi ini mencakup pembatasan migrasi bersih dari luar negeri secara drastis. Pada dua tahun pertama, mereka menargetkan angka migrasi bersih hanya sebesar 100.000 orang per tahun. Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, di mana jumlah migrasi bersih tercatat mencapai 306.000 orang dalam periode satu tahun hingga Juni 2025. Jika usulan ini berjalan, maka jumlah migran akan berkurang hingga sepertiga dari tingkat sekarang.
Kebijakan ketat ini tidak hanya menyasar visa kerja, tetapi juga merambah ke sektor pendidikan dan kemanusiaan. Koalisi berencana membatasi pendaftaran mahasiswa internasional hingga angka 240.000 orang saja. Selain itu, mereka juga mengusulkan penghapusan program visa lulusan sementara yang selama ini menjadi jalur bagi mahasiswa asing untuk menetap dan bekerja di Australia setelah lulus studi. Untuk visa kemanusiaan, kuotanya pun direncanakan dipangkas hingga setengahnya, yakni menjadi 10.000 orang.
Langkah agresif ini dipicu oleh meningkatnya keresahan masyarakat lokal terkait tingginya biaya hidup dan krisis ketersediaan hunian. Banyak warga Australia merasa bahwa lonjakan migrasi pasca-pandemi telah memberikan tekanan berlebih pada infrastruktur publik, mulai dari kemacetan di jalan raya, kepadatan sekolah, hingga kelangkaan perumahan yang layak.
Di sisi lain, oposisi juga harus menghadapi tekanan politik dari partai sayap kanan, One Nation, yang memiliki platform anti-imigrasi yang sangat kuat. Bahkan, survei terbaru menunjukkan elektabilitas One Nation mulai mengancam posisi Koalisi. Oleh karena itu, usulan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk merebut kembali simpati pemilih yang merasa terabaikan oleh kebijakan pemerintah Partai Buruh saat ini.
Meski melakukan pemangkasan besar-besaran, Koalisi menjanjikan kompensasi bagi sektor ekonomi dengan menambah kuota visa pekerja terampil sebanyak 100.000 orang. Mereka juga berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi bagi pekerja di sektor konstruksi guna mendukung pembangunan infrastruktur nasional.
Jika dibandingkan dengan rencana pemerintah Partai Buruh yang menargetkan penurunan migrasi menjadi 225.000 orang pada 2028, usulan dari pihak oposisi ini jauh lebih ekstrem dan menantang. Menjelang pemilihan umum tahun 2028 mendatang, perdebatan mengenai arah kebijakan imigrasi Australia diprediksi akan menjadi isu sentral yang menentukan arah masa depan negara tersebut.
Tinggalkan komentar