Lintaswarta.co.id Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, mengecam keras masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand ke Sabang, Aceh. Ia mendesak Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk menindak tegas para pelaku, mengingat hal ini bertentangan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Titiek Soeharto meminta Mentan Andi Amran Sulaiman untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam impor beras ilegal tersebut. "Kami tadi menanyakan juga ke Pak Menteri (Amran) bagaimana mengenai 250 ton impor beras dari Thailand. Ini pemerintah sudah mencanangkan bahwa tidak ada lagi impor beras, karena kita sudah swasembada beras," kata Titiek usai rapat kerja dengan Kementan di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025). "Jadi, siapapun itu yang mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum ya Pak. Jadi jangan macam-macam," tegasnya.
Menanggapi beras yang sudah terlanjur masuk, Titiek menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan. Ia menekankan agar beras tersebut tidak sampai dijual kepada masyarakat. "Kalau sudah masuk sampai di sini, ya masuk ke daerah lah, itu ya nanti kebijaksanaan pemerintah bagaimana. Yang penting jangan sampai dijual di sini ya," ujarnya.
Lintaswarta.co.id sebelumnya melaporkan, Mentan Andi Amran Sulaiman telah mengambil tindakan cepat dengan menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang diduga melakukan impor ilegal tersebut. Penyegelan dilakukan bersama aparat penegak hukum.
Amran menjelaskan bahwa laporan masuknya beras ilegal diterima pada Minggu siang. Setelah berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam, pemerintah langsung memerintahkan penyegelan dan memastikan beras tidak keluar dari gudang. "Sekitar jam 2 kami terima laporan bahwasannya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya, kami perintahkan tidak boleh keluar," kata Amran.
Mentan juga menegaskan bahwa tindakan ini merupakan indikasi adanya perencanaan impor ilegal yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah. "Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan," ungkapnya. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak membuka keran impor karena stok beras nasional mencukupi.
Selain penyegelan di Sabang, Amran juga menerima laporan awal terkait dugaan pemasukan beras ilegal di Batam. Namun, informasi ini masih perlu dipastikan lebih lanjut. Pemerintah berkomitmen untuk terus bergerak cepat dan menindak tegas segala bentuk impor ilegal yang merugikan petani dan mengancam swasembada pangan nasional.
Tinggalkan komentar