BTN Incar Kucuran Dana Segar Rp10 Triliun! Buat Apa?

Lintaswarta.co.id, Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) berencana mengajukan permohonan tambahan dana dari pemerintah, dengan nilai fantastis antara Rp5 triliun hingga Rp10 triliun. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat dukungan terhadap sektor perumahan yang tengah gencar digenjot hingga akhir tahun 2025.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengungkapkan bahwa surat permohonan akan segera dilayangkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kita lagi pengen ngajuin surat gitu ya. Tapi belum tau di setuju atau tidak disetujui. Namanya usaha kan boleh aja ya. Kita pengen minta tambahan antara Rp5 hingga Rp10 triliun, jika memang dimungkinkan," ujarnya usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Selasa (18/11/2025).

Nixon menjelaskan, dana tambahan ini akan difokuskan untuk membiayai ekspansi sektor perumahan yang masih menjadi prioritas perseroan di bulan November dan Desember 2025. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak.

Sebelumnya, BTN telah menerima penempatan dana sebesar Rp25 triliun dari pemerintah pada 12 September 2025. Dana tersebut, menurut Nixon, telah habis terserap pada bulan November 2025. "Sudah abis. Kita akhir Oktober hampir Rp24 triliun. Di awal November kemarin Rp24,7 udah habis lah, Rp300 miliar lagi sudah habis," paparnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya telah menyuntikkan dana segar sebesar Rp200 triliun kepada lima bank BUMN pada 12 September 2025. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN sebesar Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.

Selain itu, Purbaya juga telah menambah penempatan dana di beberapa bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada 10 November 2025, dengan total mencapai Rp76 triliun. Penempatan dana tersebut meliputi Rp25 triliun ke Bank Mandiri, Rp25 triliun ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), Rp25 triliun ke Bank Negara Indonesia (BNI), dan Rp1 triliun ke Bank DKI Jakarta.