Lintaswarta.co.id mengabarkan, Beijing dan Pyongyang tengah mempererat tali kerja sama lintas negara, sebuah langkah strategis yang secara terang-terangan bertujuan untuk menantang dominasi kekuatan tunggal di panggung global. Pertemuan tingkat tinggi ini menandai upaya bersama untuk membentuk tatanan dunia yang lebih multipolar.
Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Pyongyang pada Jumat (10/4), Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap visi Beijing untuk membangun "dunia multipolar". Kim juga mendesak penguatan hubungan bilateral antara kedua sekutu tersebut. Lebih lanjut, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan bahwa Kim menegaskan dukungan penuh pemerintahannya terhadap upaya China untuk mencapai integritas teritorial berdasarkan "prinsip satu China", merujuk pada klaim Beijing atas Taiwan. Wang Yi, dalam kunjungan dua harinya ke Korea Utara, menanggapi dengan menyatakan bahwa hubungan kedua negara kini telah memasuki "fase baru" pasca-pertemuan puncak antara Kim dan Presiden China Xi Jinping tahun lalu. Ia menekankan pentingnya bagi China dan Korea Utara untuk "memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam urusan internasional dan regional utama" di tengah situasi global yang bergejolak. Diplomat top China itu juga mengindikasikan kesediaan negaranya untuk memperdalam pertukaran strategis dan interaksi guna mendorong kerja sama praktis dengan Korea Utara.
Analis melihat langkah Kim ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk keluar dari isolasi internasional. Dengan mengadopsi narasi "Perang Dingin baru" dan "dunia multipolarisasi", Kim Jong Un secara aktif mendorong kebijakan luar negeri yang lebih asertif, terutama dengan memperluas jaringannya ke negara-negara yang memiliki ketegangan dengan Amerika Serikat. Meskipun Rusia belakangan menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Pyongyang, terutama dengan pengiriman pasukan dan senjata untuk perang di Ukraina, hubungan historis dan ekonomis dengan China tetap menjadi jalur vital dan sekutu strategis utama Korea Utara.
Upaya Kim untuk membangun "front persatuan" melawan Washington terlihat jelas dari sejumlah pertemuan penting. Pada September lalu, ia bergabung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam upacara peringatan Perang Dunia II di Beijing. Selain itu, ia juga mengadakan pertemuan puncak pertamanya dengan Presiden Xi Jinping dalam enam tahun terakhir. Langkah-langkah ini memperkuat citra Korea Utara sebagai bagian integral dari aliansi yang menantang hegemoni Amerika Serikat. Sebagai tanda normalisasi hubungan pasca-pandemi, Korea Utara dan China juga telah melanjutkan layanan penerbangan langsung dan kereta penumpang bulan lalu, yang sempat terhenti sejak awal pandemi COVID-19 pada 2020.
Kunjungan Wang Yi ke Pyongyang pada Kamis lalu merupakan yang pertama dalam tujuh tahun terakhir. Selama kunjungannya, ia sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Sun Hui. Kedua diplomat tersebut dilaporkan membahas cara-cara untuk memfasilitasi kerja sama dan pertukaran bilateral yang lebih erat, serta mengadakan pembicaraan "mendalam" mengenai isu-isu internasional, demikian menurut laporan media pemerintah dari kedua negara. Namun, media resmi tidak merinci apakah dalam diskusi tersebut turut dibahas isu-isu sensitif terkait Amerika Serikat atau konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
Kunjungan diplomat top China ini juga berlangsung menjelang potensi pertemuan puncak yang dijadwalkan ulang antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Beijing pada bulan Mei. Beberapa pejabat Korea Selatan menyuarakan harapan bahwa pertemuan Trump-Xi tersebut dapat membuka celah diplomatik baru dengan Pyongyang. Namun, perlu diingat bahwa Kim Jong Un telah menangguhkan semua dialog substantif dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan sejak kegagalan diplomasi dengan Trump pada tahun 2019. Sejak saat itu, Kim mengambil sikap garis keras terhadap Korea Selatan, bahkan mendefinisikannya sebagai musuh "paling bermusuhan". Ia juga secara konsisten menolak tawaran AS untuk melanjutkan pembicaraan, bersikeras agar Washington mencabut tuntutannya terkait denuklirisasi sebagai prasyarat.
(fab/fab)
Tinggalkan komentar