Lintaswarta.co.id – Kawasan Tanduk Afrika kembali dilanda kekhawatiran akan pecahnya perang, menyusul meningkatnya tensi antara Ethiopia dan Eritrea. Retorika yang semakin tajam antar kedua negara memicu spekulasi akan konflik bersenjata, mengancam stabilitas kawasan.
Meskipun sempat berdamai pada 2018, yang mengantarkan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed meraih Nobel Perdamaian, hubungan kedua negara kini berada di titik nadir. Perseteruan lama yang dipicu oleh kepentingan ekonomi dan ambisi regional kembali mencuat ke permukaan.
Ethiopia, negara dengan populasi hampir 120 juta jiwa, menjadi negara yang terkurung daratan sejak Eritrea merdeka pada 1991. Hubungan bilateral yang awalnya menjanjikan kerjasama dalam pengelolaan pelabuhan Eritrea, Assab dan Massawa, segera berubah menjadi kecurigaan dan permusuhan. Hal ini memicu perang perbatasan pada 1998-2000 yang merenggut puluhan ribu nyawa.
Related Post
Aliansi strategis antara Ethiopia dan Eritrea mulai retak pasca Perjanjian Pretoria pada November 2022. Perjanjian yang mengakhiri perang Ethiopia melawan pemberontak Tigray (TPLF) itu dicapai tanpa melibatkan Eritrea dalam perundingan.
Lintaswarta.co.id mengutip pernyataan Michael Woldemariam, seorang profesor yang fokus pada konflik di Tanduk Afrika, yang menyebutkan bahwa Eritrea merasa dikhianati dan menganggap TPLF diselamatkan oleh Perjanjian Pretoria.
Pemicu utama ketegangan adalah ambisi Ethiopia untuk mendapatkan kembali akses ke Laut Merah, terutama melalui pelabuhan Assab di Eritrea. PM Abiy Ahmed bahkan menyebut akses ke Laut Merah sebagai "masalah eksistensial" bagi Ethiopia dan mengancam akan mengambil tindakan tegas untuk membebaskan negaranya dari "penjara geografis".
Namun, ambisi ini memicu kekhawatiran historis Eritrea, yang merasa pernah dijajah oleh Ethiopia dan menganggap upaya Addis Ababa mengontrol pelabuhan sebagai ancaman terhadap kedaulatannya.
Woldemariam menilai situasi ini sebagai "konfrontasi untuk keunggulan dan dominasi antara dua negara paling relevan dan kuat di Tanduk Afrika". Kedua negara memiliki sejarah konflik terkait pengaruh regional dan tuduhan Eritrea mencampuri urusan internal Ethiopia.
Di tengah situasi yang memburuk, PM Abiy Ahmed menyerukan mediasi internasional. Woldemariam menekankan bahwa mediasi adalah satu-satunya strategi yang layak untuk meredakan ketegangan.
Lintaswarta.co.id mencatat, keterlibatan eksternal dari kekuatan besar seperti AS, serta aktor regional seperti Mesir, negara-negara Teluk, dan Turki, dianggap penting untuk mendorong kedua pihak berdialog.
Woldemariam memperingatkan bahwa perang akan sangat berisiko bagi kedua belah pihak, dan hasil dari potensi konflik yang melibatkan berbagai aktor bersenjata di Ethiopia utara sulit diprediksi.
"Tujuan strategis kedua negara tidak mungkin tercapai melalui kekerasan, dan satu-satunya jalan yang logis adalah dialog dan konsultasi dengan menghormati kedaulatan Eritrea," pungkasnya.
Tinggalkan komentar