lintaswarta.co.id, Jakarta – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara tegas mempertanyakan klaim Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait angka 112 juta masyarakat Indonesia yang disebut mengalami kekurangan gizi. Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, mengungkapkan keraguannya terhadap metodologi dan data yang digunakan Menkes, terutama jika angka tersebut bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyebutkan sekitar 112 juta penduduk Indonesia masih menghadapi masalah gizi kurang telah memicu perdebatan di kalangan legislator. Charles Honoris, saat dihubungi pada Jumat (31/7), menekankan perlunya penjelasan transparan dari Kementerian Kesehatan mengenai indikator serta metodologi spesifik yang melandasi kesimpulan angka tersebut.
Menurut Charles, Susenas pada dasarnya adalah survei sosial ekonomi rumah tangga yang tidak dirancang secara khusus untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki instrumen survei yang lebih akurat dan relevan untuk tujuan tersebut, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yang selama ini menjadi acuan utama Kemenkes.
Related Post
"Apabila pemerintah ingin menyusun atau mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator dari SKI dan SSGI, bukan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," ujar Charles. Ia menambahkan, kebijakan publik harus dibangun di atas fondasi indikator yang tepat, terutama untuk memperjelas tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, maka keberhasilannya harus diukur dengan indikator gizi valid seperti penurunan stunting, wasting, underweight, atau anemia, yang diukur melalui SKI dan SSGI. Sebaliknya, jika program ini bertujuan universal untuk memberi makan anak sekolah, maka harus disampaikan secara jujur kepada publik. "Publik berhak mengetahui tujuan sebenarnya Program MBG. Jangan sampai tujuannya terus bergeser," tegasnya.
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin memang mengungkapkan angka 112 juta tersebut, menjelaskan bahwa data itu berasal dari empat desil terbawah Susenas 2024, di mana setiap desil mewakili sekitar 28 juta penduduk. Sebagai respons, pemerintah berencana membuka secara bertahap 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, dengan prioritas di wilayah berangka stunting tinggi.
Tinggalkan komentar