lintaswarta.co.id – Situasi keamanan di ibu kota India, New Delhi, kini berada dalam kondisi siaga tinggi. Pemerintah setempat dilaporkan telah menyiagakan lebih dari 20.000 personel gabungan dari kepolisian dan pasukan paramiliter guna mengantisipasi gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu mendatang. Ketegangan ini dipicu oleh tuntutan massa agar Ketua Komisi Pemilihan Umum India (ECI), Gyanesh Kumar, segera melepaskan jabatannya.
Aksi protes ini bermula dari polemik kebijakan Special Intensive Revision atau revisi intensif khusus terhadap daftar pemilih yang diterapkan oleh ECI. Secara resmi, lembaga penyelenggara pemilu tersebut mengklaim bahwa langkah pemutakhiran data ini bertujuan untuk membersihkan daftar pemilih dari data ganda serta menghapus nama-nama warga yang sudah tidak memenuhi syarat secara administratif. Namun, kebijakan ini justru memicu kecurigaan besar dari kubu oposisi.
Pihak oposisi dan sejumlah kritikus menuding bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya terselubung untuk mencabut hak pilih jutaan warga negara. Mereka menduga ada agenda politik di balik revisi tersebut guna menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), partai penguasa yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Kekhawatiran akan hilangnya hak konstitusional warga inilah yang menjadi bahan bakar utama gerakan protes di lapangan.
Ketegangan politik semakin memanas seiring dengan rencana pertemuan antara tokoh oposisi terkemuka, Rahul Gandhi, dengan Presiden India, Droupadi Murmu. Gandhi bersama jajaran pemimpin oposisi lainnya berencana menyampaikan keberatan secara langsung terkait kepemimpinan Gyanesh Kumar di ECI. Perlu dicatat bahwa Rahul Gandhi sendiri sempat mengalami penahanan saat mengikuti rangkaian demonstrasi pada pekan ini, yang semakin memperkeruh suasana politik di negara tersebut.
Berdasarkan laporan dari Press Trust of India, aparat keamanan telah memasang barikade logam berwarna kuning di berbagai titik strategis di jalan-jalan utama New Delhi. Langkah ini dilakukan untuk membatasi akses massa menuju Jantar Mantar, sebuah lokasi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai titik demonstrasi. Meskipun pihak kepolisian secara resmi tidak memberikan izin untuk menggelar aksi di lokasi tersebut, kelompok aktivis dan massa tetap bersikeras untuk melakukan mobilisasi besar-besaran melalui aksi pawai.
Salah satu kelompok yang turut menggerakkan massa adalah Cockroach Janta Party (CJP), sebuah gerakan politik satir yang digerakkan oleh generasi muda. Kelompok ini memiliki rekam jejak yang cukup berpengaruh dalam aksi-aksi protes sebelumnya. Saurav Das, salah satu aktivis dari CJP, melontarkan kritik tajam terhadap aparat keamanan yang dianggap bertindak tidak netral. Ia menuding kepolisian Delhi telah bertindak layaknya milisi pribadi milik partai penguasa.
Hingga saat ini, pihak ECI tetap bersikukuh menepis segala tuduhan mengenai adanya kecurangan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Namun, perselisihan ini telah berubah menjadi krisis kepercayaan yang serius, di mana isu hak pilih warga kini menjadi pusat perhatian dunia internasional.
Tinggalkan komentar