lintaswarta.co.id – Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperkuat sektor maritim Indonesia. Dalam sebuah pertemuan strategis yang berlangsung di kediaman pribadinya di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (9/10/2026), Presiden memberikan instruksi khusus terkait percepatan pembangunan infrastruktur pesisir.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf. Fokus utama dalam diskusi tersebut adalah meninjau sejauh mana progres pembangunan program ambisius pemerintah, yakni pengembangan 100 Kampung Nelayan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo secara tegas meminta laporan terbaru mengenai perkembangan proyek tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai tepat waktu tanpa kendala teknis yang berarti di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah menargetkan sebanyak 100 Kampung Nelayan sudah dapat beroperasi secara penuh pada akhir tahun 2026. Program ini bukan sekadar pembangunan pemukiman, melainkan sebuah upaya terintegrasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi kelautan yang mandiri dan modern.
Salah satu poin krusial dalam pembangunan Kampung Nelayan ini adalah penyediaan fasilitas penunjang yang komprehensif. Pemerintah menyadari bahwa masalah utama nelayan tradisional seringkali terletak pada rantai pasok dan kualitas hasil tangkapan. Oleh karena itu, pembangunan dermaga akan menjadi prioritas sebagai infrastruktur utama pendukung aktivitas melaut.
Selain itu, untuk menjaga nilai jual hasil laut, pemerintah akan membangun pabrik es dan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat meminimalisir kerusakan komoditas laut setelah ditangkap, sehingga nelayan tidak terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga murah karena takut busuk. Tak hanya itu, pembangunan pasar lokal di kawasan tersebut juga direncanakan agar proses jual beli dapat dilakukan secara langsung dan efisien di lokasi.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk memperkuat ekosistem kelautan sekaligus mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini seringkali tertinggal. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan ekonomi lokal di wilayah pesisir dapat tumbuh pesat.
Rapat penting di Hambalang ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara lainnya, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN/COO Danantara Indonesia Dony Oskaria. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa proyek Kampung Nelayan merupakan agenda nasional yang memerlukan koordinasi lintas sektoral yang solid.
Tinggalkan komentar