lintaswarta.co.id – Laporan terbaru menyoroti perjuangan heroik namun memilukan para petugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah ancaman api yang terus membayangi, mereka tak hanya mengerahkan seluruh tenaga, melainkan juga harus merogoh kocek pribadi untuk membiayai operasional pemadaman. Kondisi ini muncul akibat pemangkasan anggaran yang signifikan, memaksa sebagian personel menggunakan dana pribadi sembari menanti pencairan dana pengganti yang diharapkan paling lambat September mendatang. Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Rusmadi, secara langsung mengonfirmasi situasi pelik yang dihadapi jajarannya tersebut.
Rusmadi tidak menampik bahwa situasi ini sempat menciptakan kendala besar dalam memenuhi kebutuhan dasar para petugas di garis depan. Pemotongan alokasi dana sebelumnya kian memperparah keadaan. "Bagaimana mungkin kami beroperasi di lapangan jika kebutuhan dasar seperti makan dan minum tidak terpenuhi? Anggaran yang ada justru dipangkas," keluh Rusmadi, seperti dikutip lintaswarta.co.id, seraya menambahkan bahwa ia telah berulang kali menyuarakan kegelisahan ini kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Gubernur. Ia mengungkapkan, upaya komunikasinya dengan Sekda Kaltim membuahkan hasil, dengan solusi yang akhirnya disetujui demi kelangsungan operasi pemadaman.
Dinas Kehutanan Kaltim sendiri sebenarnya telah mendapatkan alokasi dana sekitar Rp19 miliar. Namun, Rusmadi menjelaskan bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan untuk penanganan karhutla. Sebagian besar dana itu juga diperuntukkan bagi program lain di sektor kehutanan, termasuk pemulihan ekosistem. Sumber anggaran ini berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) FCPF dari pemerintah pusat. Sayangnya, proses pencairannya masih terhambat karena adanya pergeseran anggaran, dengan harapan dapat cair paling lambat pada bulan September. "Kami tidak bisa memaksakan pencairan jika belum waktunya, namun kami berharap prosesnya dapat dipercepat," imbuhnya.
Related Post
Di tengah ketidakpastian ini, para petugas tetap menunjukkan dedikasi luar biasa. Mereka terus bergerak ke lapangan untuk memadamkan api di berbagai titik Kaltim, bahkan dengan mengandalkan dana pribadi mereka. Rusmadi menjamin bahwa setiap pengeluaran akan diganti setelah anggaran cair. Ia menekankan bahwa semangat para rimbawan untuk menjaga kelestarian hutan tidak pernah padam, mendorong mereka untuk terus berjuang tanpa henti. Meskipun demikian, setiap penggunaan dana selama operasi pemadaman harus disertai dengan pertanggungjawaban yang ketat. Ini termasuk kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dokumentasi, serta bukti fisik bahwa petugas benar-benar berada di lokasi. "Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang jelas," tegas Rusmadi.
Selain kebutuhan para petugas inti, anggaran juga sangat vital untuk mendukung ribuan anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dibentuk oleh Dishut Kaltim. Saat ini, lebih dari 5.000 anggota MPA aktif membantu penanganan karhutla di lapangan, dan mereka juga memerlukan dukungan logistik seperti makanan, obat-obatan, serta jaminan jika terjadi insiden. Dalam menghadapi kondisi darurat ini, seluruh kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah diinstruksikan untuk siaga di wilayah masing-masing, berkoordinasi erat dengan pihak kepolisian dan elemen masyarakat setempat untuk upaya antisipasi dan pemadaman. Dinas Kehutanan Kaltim menegaskan komitmennya untuk tidak hanya memadamkan api di kawasan hutan, tetapi juga turut serta dalam penanganan kebakaran yang terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL), menunjukkan cakupan tugas yang luas demi keselamatan Kaltim.
Tinggalkan komentar