Lintaswarta.co.id melaporkan, gelombang kecaman internasional kembali membanjiri Israel menyusul persetujuan pemerintah negara itu terhadap serangkaian kebijakan baru yang secara signifikan memperkuat cengkeraman pendudukan di Tepi Barat dan membuka jalan bagi ekspansi permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki. Langkah provokatif ini memicu reaksi keras dari delapan negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, yang pada Senin (9/2/2026) secara terbuka mengutuk tindakan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis oleh pemerintah Arab Saudi, para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki menegaskan bahwa mereka "mengutuk sekeras-kerasnya keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum." Pernyataan tersebut lebih lanjut menggarisbawahi bahwa kebijakan Israel merupakan upaya sistematis untuk mengubah realitas hukum dan administratif di Tepi Barat.
Langkah-langkah kontroversial ini dinilai sebagai bentuk "memperkuat aktivitas pemukiman dan memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki, sehingga mempercepat upaya aneksasi ilegal dan pengusiran rakyat Palestina." Kecaman kolektif ini muncul sehari setelah Israel menyetujui kebijakan baru yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz pada Minggu.
Related Post
Salah satu poin utama kebijakan tersebut adalah mengizinkan warga Yahudi Israel untuk membeli tanah di Tepi Barat. Selain itu, aturan baru juga mencakup rencana pengalihan kewenangan perizinan pembangunan permukiman di sejumlah wilayah kota Palestina, termasuk Hebron, dari otoritas kotamadya Otoritas Palestina (PA) kepada pemerintah Israel. Ini berarti, keputusan pembangunan yang sebelumnya berada di tangan otoritas Palestina kini akan dikendalikan langsung oleh Israel, khususnya di area-area yang sensitif dan strategis.
Secara blak-blakan, Menteri Keuangan Smotrich menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan sekadar administratif, melainkan politis. Ia mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk "memperdalam akar kita di semua wilayah Tanah Israel dan mengubur gagasan negara Palestina." Pernyataan ini memperkuat kekhawatiran banyak pihak bahwa Israel tengah mendorong aneksasi de facto atas Tepi Barat, sekaligus berpotensi mengubur peluang solusi dua negara yang selama ini menjadi kerangka utama proses perdamaian.
Dari pihak Palestina, Kantor Kepresidenan di Ramallah, yang memiliki kontrol terbatas atas sejumlah wilayah terpisah di Tepi Barat, juga mengecam keras keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, kepresidenan Palestina menyebut kebijakan Israel bertujuan untuk "makin mengintensifkan upaya untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki."
Langkah Israel ini juga menjadi sorotan tajam karena diumumkan hanya beberapa hari sebelum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Dalam kunjungan itu, Netanyahu akan bertemu Presiden AS Donald Trump, yang selama ini tetap mempertahankan sikap resmi Washington menentang aneksasi Israel atas Tepi Barat. Kebijakan terbaru Israel justru dinilai bertentangan dengan posisi internasional, termasuk AS, yang secara historis menolak perubahan sepihak terhadap status wilayah pendudukan.
Saat ini, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman dan pos-pos pemukiman di Tepi Barat, yang secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional. Di sisi lain, sekitar 3 juta warga Palestina hidup di wilayah tersebut di bawah berbagai tingkat kontrol militer dan administratif Israel. Selain itu, sekitar 200.000 warga Israel juga menetap di Yerusalem Timur yang telah dianeksasi Israel, meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan wilayah itu merupakan bagian dari teritori Palestina yang diduduki.
Tinggalkan komentar