lintaswarta.co.id – Ancaman bencana serius kini tengah membayangi kawasan wisata pesisir di Filipina. Pemerintah Provinsi Zambales tengah mengambil langkah darurat menyusul kondisi beberapa destinasi pantai populer, termasuk Liwliwa di kotamadya San Felipe, yang dinilai sangat berbahaya bagi keselamatan publik. Rencana penetapan zona bahaya ini muncul sebagai respons atas kerusakan infrastruktur pantai yang kian parah akibat hantaman gelombang laut.
Kondisi kritis ini terungkap setelah adanya rapat koordinasi intensif antara pemerintah provinsi dengan Dewan Manajemen Sewa Pantai Provinsi Zambales (ZPFLMC) serta berbagai instansi terkait. Fokus utama pembahasan adalah meninjau kondisi terkini sejumlah resor dan bangunan di pesisir San Felipe, khususnya di kawasan Sitio Liwliwa. Banyak ditemukan bangunan beton yang didirikan secara sembarangan di area akresi atau zona penambahan daratan yang sebenarnya tidak stabil.
Gubernur Zambales, Hermogenes Ebdane Jr., mengungkapkan bahwa rentetan cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut pada bulan lalu telah menyebabkan kerusakan masif. Sejumlah rumah penduduk dan bangunan resor dilaporkan hancur tersapu ombak. Masalahnya, bukan hanya bangunan yang hilang, tetapi sisa-sisa konstruksi justru menjadi ancaman baru bagi wisatawan.
"Struktur yang dibangun di area akresi telah diambil kembali oleh laut. Pondasi beton, batang baja, dan material bangunan lainnya kini tenggelam di bawah air dan tidak terlihat oleh pengunjung pantai," ujar Ebdane. Ia menegaskan bahwa puing-puing yang tersembunyi di bawah permukaan air tersebut sangat membahayakan keselamatan para perenang.
Menindaklanjuti rekomendasi dari Kantor Lingkungan dan Sumber Daya Alam Provinsi (PENRO) serta Kantor Pariwisata setempat, Gubernur Ebdane kini mempertimbangkan secara serius untuk mendeklarasikan Liwliwa sebagai zona bahaya. Status ini rencananya akan diberlakukan sementara guna mencegah jatuhnya korban jiwa. Penutupan kawasan ini akan tetap dilakukan hingga seluruh puing dan material berbahaya berhasil dibersihkan dari area perairan.
Selain masalah keselamatan di Liwliwa, wilayah San Narciso juga mengalami dampak serupa. Pihak ZPFLMC telah merekomendasikan penutupan akses jalan pesisir yang mengalami kerusakan berat akibat hantaman hujan monsun yang ekstrem.
Persoalan ini semakin kompleks dengan adanya temuan pelanggaran hukum yang sistematis. Kepala PENRO, Marife Castillo, melaporkan bahwa sebanyak 1.071 penghuni di area akresi, khususnya di Barangay Sto. Nino, Amagna, dan La Paz, telah menerima surat pemberitahuan pelanggaran. Mereka terbukti melakukan pembangunan struktur ilegal dan melanggar Undang-Undang Udara Bersih.
Namun, Gubernur Ebdane menyoroti fenomena yang mengkhawatirkan: jumlah pemukim ilegal justru terus melonjak. Ia mencurigai adanya keterlibatan sindikat terorganisir yang meraup keuntungan jut ini dengan menjual tanah akresi secara ilegal kepada investor nakal. Sebagai langkah tegas, pemerintah berencana melarang total masuknya material bangunan ke zona akresi guna memutus rantai praktik ilegal tersebut.
Tinggalkan komentar