lintaswarta.co.id – Indonesia sebenarnya sedang duduk di atas tumpukan "emas hijau" yang luar biasa melimpah. Potensi energi panas bumi atau geothermal di tanah air diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni sekitar 24 gigawatt (GW). Namun, di balik potensi raksasa tersebut, terdapat teka-teki besar mengapa pemanfaatannya belum bisa maksimal untuk menyokong kebutuhan listrik nasional secara masif.
Tantangan utama yang dihadapi bukan sekadar masalah teknis, melainkan risiko investasi yang sangat tinggi. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengungkapkan bahwa bisnis energi terbarukan ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan energi fosil. Salah satu hambatan paling krusial terletak pada tahap eksplorasi di bawah permukaan bumi atau subsurface.
Direktur Operasi PGE, Andi Joko, menjelaskan bahwa proses pengeboran eksplorasi memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Dalam dunia geothermal, melakukan pengeboran tidak menjamin perusahaan akan menemukan sumber uap yang cukup untuk memutar turbin listrik. "Tingkat keberhasilan pengeboran eksplorasi itu hanya sekitar 50 persen," ungkap Andi dalam sebuah diskusi di kawasan Kamojang, Jawa Barat.
Artinya, perusahaan bisa saja menggelontorkan dana triliunan rupiah, namun jika pengeboran gagal menemukan uap yang memadai, maka investasi tersebut bisa hilang begitu saja. Risiko kegagalan inilah yang membuat para investor cenderung berhati-hati dalam menyuntikkan modal ke sektor ini.
Selain faktor risiko kegagalan, biaya investasi yang dibutuhkan juga sangat mencekik. Andi memperkirakan bahwa untuk membangun kapasitas satu megawatt (MW) saja, dibutuhkan biaya antara US$5 juta hingga US$6 juta. Angka ini bisa membengkak jika lokasi proyek berada di medan yang sulit dan memerlukan pembangunan infrastruktur akses jalan yang kompleks.
Meski demikian, PGE tetap optimis untuk terus mengejar target kapasitas produksi. Saat ini, kapasitas yang dikelola PGE baru menyentuh angka 727 MW. Perusahaan menargetkan peningkatan menjadi 1 GW pada tahun 2028, dan melompat hingga 1,8 GW pada tahun 2034 melalui pengembangan di wilayah seperti Lahendong, Lumut Balai, dan Ulubelu.
Di sisi lain, pemerintah melalui Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, mengingatkan bahwa pengembangan panas bumi bukanlah proyek instan. Dibutuhkan waktu sekitar lima hingga enam tahun, mulai dari pengurusan izin, proses eksplorasi yang rumit, hingga akhirnya pembangkit bisa beroperasi secara komersial.
Tina menekankan bahwa kunci keberhasilan sektor ini adalah keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Ia berharap manfaat panas bumi tidak hanya berhenti pada penyediaan listrik, tetapi juga menyentuh ekonomi kerakyatan, seperti pemanfaatan panas bumi untuk sektor pertanian di sekitar wilayah operasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, harta karun panas bumi ini diharapkan benar-benar bisa menjadi tulang punggung energi masa depan Indonesia.
Tinggalkan komentar