Lintaswarta.co.id, Jakarta – Situasi kemanusiaan di Myanmar kian memprihatinkan, dengan seorang pemimpin militer etnis berpengaruh menuding komunitas internasional mengabaikan eskalasi serangan udara mematikan oleh junta militer terhadap warga sipil. Jenderal Yawd Serk, Ketua Dewan Pemulihan Negara Shan (RCSS), bahkan mengisyaratkan bahwa negaranya berisiko menjadi "Gaza baru" jika dunia terus berpaling, seraya menyebut hanya Tiongkok yang aktif melakukan intervensi.
Dalam pertemuan media langka yang diadakan di markas besarnya di puncak gunung, Loi Tai Leng, Jenderal Yawd Serk menyuarakan keprihatinan mendalam. Ia menekankan penderitaan tak terperi yang dialami masyarakat sipil akibat bombardir udara. "Warga sipil menderita dan saya ingin komunitas internasional tidak mengabaikannya," tegas Yawd Serk, seperti dikutip Reuters pada Selasa (10/2/2026). Seruan ini muncul tak lama setelah junta militer menggelar pemilihan umum yang secara luas dipandang sebagai upaya untuk mengukuhkan dominasi kekuasaan mereka.
Kegagalan global dalam meredakan konflik di Myanmar semakin nyata seiring dengan intensifikasi kampanye pengeboman militer di seluruh negeri. Data dari Myanmar Peace Monitor mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 lokasi sipil telah menjadi sasaran serangan udara dalam 15 bulan terakhir. Sejak kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, serangan udara telah merenggut nyawa setidaknya 1.728 warga sipil hingga akhir 2024, secara signifikan menghambat pergerakan pasukan pro-demokrasi yang tidak memiliki kekuatan udara.
Related Post
Meskipun junta militer berdalih bahwa serangan-serangan tersebut menargetkan kelompok "teroris", Yawd Serk dalam parade militer Hari Nasional Shan menyerukan pentingnya membangun kepercayaan antar faksi bersenjata dan menekankan dialog politik sebagai satu-satunya jalan keluar dari perang. Ia secara tajam mengkritik Pemimpin Senior Jenderal Min Aung Hlaing, yang diprediksi akan menjadi presiden pasca-pemilu Januari lalu, menyalahkan kepemimpinan militer atas kekacauan yang terjadi.
"Kepemimpinan yang didorong oleh ego, kesombongan, dan keterakusan yang berlebihan—menempatkan keinginan satu individu di atas keinginan publik," ungkap Yawd Serk di hadapan ribuan orang dan pasukannya. Ia menolak tawaran damai dari Min Aung Hlaing yang mendesak kelompok etnis dan "teroris" untuk meletakkan senjata, menyebutnya sebagai "pesan lama yang tidak akan diterima oleh siapa pun." Namun, ia menambahkan bahwa pihaknya akan menilai pemerintahan baru berdasarkan tindakan nyata di masa depan.
Dalam konteks intervensi asing, Yawd Serk secara eksplisit menunjuk Tiongkok sebagai satu-satunya kekuatan eksternal yang aktif terlibat. Ia mengindikasikan Tiongkok bertindak sebagai perantara kekuasaan, mendukung beberapa kelompok demi menstabilkan proyek infrastruktur "Belt and Road" mereka. "Ada satu negara yang melakukan intervensi di Myanmar, yaitu Tiongkok dan hanya Tiongkok," kata Yawd Serk kepada Reuters. Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengklaim telah memainkan peran konstruktif dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi domestik Myanmar, menegaskan dukungan Beijing terhadap dialog untuk stabilitas regional.
Seruan untuk persatuan juga bergema dari kelompok lain. Juru bicara Persatuan Nasional Karen (KNU), Saw Taw Nee, menyambut baik inisiatif pembangunan persatuan yang digagas kelompok Shan. "Ini adalah waktu yang kritis bagi kita untuk membangun persatuan. Kami bangga saudara-saudara Shan kami mencoba merintis jalan tersebut," ujar Saw Taw Nee, menekankan urgensi bagi seluruh kelompok penentang junta untuk bersatu menghadapi krisis.
Tinggalkan komentar