lintaswarta.co.id – Ketegangan politik yang luar biasa tengah menyelimuti Yerusalem. Menjelang pemilihan umum yang akan digelar dalam waktu kurang dari satu bulan, Israel kini berada di ambang perubahan peta kekuasaan yang sangat drastis. Situasi ini dipicu oleh dampak traumatis pasca-serangan 7 Oktober 2023 serta rangkaian pertempuran panjang yang melibatkan Gaza, Lebanon, hingga Iran.
Berdasarkan laporan terbaru, masa depan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tampak semakin suram. Sejumlah jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa koalisi partai yang dipimpin oleh Netanyahu diprediksi akan merosot tajam. Mereka diperkirakan gagal mencapai ambang batas minimal 61 kursi di Knesset (Parlemen Israel) yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan baru.
Namun, jalan menuju kekuasaan bagi pihak oposisi pun tidaklah mudah. Mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Gadi Eisenkot, yang menjadi penantang utama, menghadapi kebuntuan politik yang ekstrem. Data terbaru menunjukkan adanya persaingan yang sangat ketat namun buntu; blok oposisi diproyeksikan meraih 52 kursi, sementara blok Netanyahu mengantongi 51 kursi. Keduanya sama-sama gagal mengamankan mayoritas mutlak.
Partai Yashar yang diusung Eisenkot memang memimpin dengan proyeksi 22 kursi, melampaui partai Likud milik Netanyahu yang hanya diprediksi meraih 18 kursi. Kendala utama Eisenkot terletak pada sikap politiknya yang menolak keras berkoalisi dengan partai-partai perwakilan warga Palestina di Israel. Padahal, partai-partai tersebut memegang 12 kursi krusial yang bisa menjadi kunci kemenangan.
Kemarahan Rakyat dan Krisis Ekonomi
Sentimen negatif terhadap pemerintah saat ini bukan tanpa alasan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara telah merosot tajam. Jika pada tahun 2012 kepercayaan publik berada di angka 61%, kini pada tahun 2025 angka tersebut anjlok ke level 34%. Tragedi 7 Oktober menjadi faktor utama yang memicu kemarahan warga, di mana mayoritas responden Yahudi menjadikannya alasan utama dalam menentukan pilihan politik mereka.
Selain isu keamanan, tekanan ekonomi juga mencekik masyarakat. Konflik regional yang berkepanjangan telah mengganggu rantai pasokan global, mengakibatkan harga pangan segar di Israel melonjak hingga 9,5% dalam dua tahun terakhir. Warga mulai merasa jenuh dengan kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu fokus pada perang namun abai terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat.
Dilema Wajib Militer dan Politik Identitas
Posisi Netanyahu semakin terdesak akibat keputusan Mahkamah Agung terkait aturan wajib militer bagi kaum ultra-Ortodoks (Haredi). Penghapusan pengecualian wajib militer ini memicu gelombang protes besar-besaran di jalanan. Kaum Haredi merasa dikhianati oleh Netanyahu karena gagal melindungi hak-hak istimewa mereka melalui jalur legislasi.
Di sisi lain, dinamika politik semakin rumit dengan adanya upaya pelarangan partai-partai Arab, seperti Ra’am dan Joint List, untuk ikut serta dalam pemilu. Langkah kontroversial ini dipicu oleh desakan partai sayap kanan ekstrem. Jika Mahkamah Agung mengizinkan partai-partai Arab ini bertanding, mereka akan menjadi "kingmaker" atau penentu utama dalam pembentukan pemerintahan baru, yang secara langsung dapat mengubah nasib politik Israel di masa depan.
Tinggalkan komentar