Lintaswarta.co.id melaporkan bahwa situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja telah mencapai titik didih, memicu kekhawatiran global. Militer Thailand secara resmi mengumumkan keberhasilan operasi penghancuran gudang roket BM-21 milik Kamboja di wilayah dekat Poipet, seraya memperketat blokade maritim untuk memutus jalur pasokan minyak dan logistik perang pada Kamis (18/12/2025).
Aksi militer Thailand ini bukan tanpa sebab. Ini adalah respons tegas terhadap gempuran roket BM-21 yang dilancarkan Kamboja, dengan sekitar 100 proyektil menghantam Provinsi Sa Kaeo Thailand pada Rabu malam. Akar konflik ini sendiri telah lama membara, berpusat pada sengketa demarkasi perbatasan sepanjang 800 kilometer yang merupakan warisan era kolonial, diperparah dengan perebutan klaim atas sejumlah situs kuil kuno yang strategis di perbatasan.
Marsekal Muda Jackkrit Thammavichai, Juru Bicara Angkatan Udara Kerajaan Thailand, menjelaskan bahwa serangan udara presisi tersebut sukses melumpuhkan pusat logistik vital Kamboja yang berfungsi sebagai titik kumpul roket BM-21 di pinggiran kota Poipet. Ia menegaskan, jenis roket inilah yang sebelumnya membombardir personel militer dan warga sipil Thailand.
Related Post
Jackkrit menambahkan, sebelum melancarkan serangan, intelijen militer Thailand telah bekerja keras memastikan bahwa target yang disasar adalah murni fasilitas militer. "Kami memantau truk-truk yang sibuk memuat roket BM-21 di fasilitas tersebut dan area sekitarnya," ujarnya. Ia juga menekankan bahwa operasi ini dijalankan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan proporsionalitas, dengan jaminan tidak adanya korban sipil di lokasi yang menjadi sasaran.
Tak hanya di udara, Angkatan Laut Thailand juga mengaktifkan operasi blokade maritim berskala besar. Laksamana Thadawut Tadpitakkul, Kepala Staf Angkatan Laut, mengumumkan bahwa Pusat Komando Penegakan Hukum Maritim Thailand (Thai-MECC) telah mengeluarkan larangan keras bagi kapal-kapal berbendera Thailand untuk memasuki perairan di lepas pantai provinsi timur Chanthaburi dan Trat.
Kebijakan ini dirancang untuk secara efektif memutus jalur pengiriman minyak dan segala bentuk pasokan logistik yang krusial bagi upaya perang Kamboja. Dewan Pertahanan Thailand bahkan memperluas cakupan blokade ini ke sejumlah provinsi pesisir lainnya, meliputi Chumphon, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Chon Buri, dan Rayong.
"Tindakan tegas ini secara spesifik menargetkan kapal-kapal berbendera Thailand dengan tujuan tunggal melumpuhkan kapabilitas militer Kamboja," Laksamana Thadawut menjelaskan dengan lugas.
Sementara itu, Laksamana Muda Jumpon Nakbua, Juru Bicara Thai-MECC, mengeluarkan peringatan serius kepada seluruh kapal penangkap ikan dan kapal komersial Thailand agar menjauhi perairan yang berdekatan dengan Kamboja. Ia menggarisbawahi potensi serangan tanpa pandang bulu, termasuk ancaman serangan drone yang mematikan.
Di tengah ketegangan fisik, militer Thailand juga melaporkan deteksi aktivitas jamming (gangguan) dan spoofing (pemalsuan) sinyal GPS di zona konflik. Gangguan teknologi semacam ini sangat membahayakan, berpotensi memicu kecelakaan navigasi fatal bagi kapal-kapal yang berlayar di area tersebut.
Meski demikian, di tengah memanasnya situasi, Kementerian Luar Negeri Thailand melalui Wakil Juru Bicara Maratee Nalita Andamo memberikan konfirmasi yang melegakan: seluruh warga negara Thailand yang sebelumnya terjebak di Poipet kini telah dipastikan dalam kondisi aman.
Tinggalkan komentar