lintaswarta.co.id, Jakarta – Situasi di Papua yang kian memanas dalam beberapa waktu terakhir telah mendorong Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap penanganan konflik di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Pansus Papua DPD, Filep Wamafma, menegaskan urgensi bagi pemerintah untuk segera menyusun sebuah peta jalan yang terstruktur. Peta jalan ini diharapkan mampu menjadikan penanganan konflik di Bumi Cenderawasih lebih terukur dan bersifat komprehensif.
Dalam keterangannya pada Kamis (17/9), Filep menekankan, "Evaluasi nasional penanganan konflik Papua mutlak diperlukan, diikuti dengan penetapan peta jalan penyelesaian yang jelas. Ini harus mencakup target waktu, indikator keberhasilan yang terukur, pembagian tanggung jawab yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang efektif."
Related Post
Usulan krusial ini mengemuka saat Pansus DPD menggelar audiensi di kantor Bupati Mimika. Pertemuan penting tersebut turut dihadiri oleh perwakilan TNI, Komnas HAM, serta sejumlah tokoh masyarakat lokal. Dalam kesempatan itu, Pansus secara mendalam menggali berbagai isu, mulai dari kondisi para pengungsi, nasib korban kekerasan, hingga tantangan di sektor pendidikan dan layanan kesehatan.
Mengutip data dari Komnas HAM, Filep mengungkapkan bahwa sepanjang semester I tahun 2026, tercatat 42 insiden kekerasan dan konflik bersenjata di Papua. Peristiwa-peristiwa ini telah merenggut nyawa 59 individu dan melukai 50 lainnya. Dari total korban meninggal, 43 di antaranya adalah warga sipil, delapan merupakan aparat TNI/Polri, dan delapan sisanya adalah anggota kelompok sipil bersenjata. "Di balik setiap statistik ini, ada kisah nyata manusia, keluarga yang hancur, anak-anak yang kehilangan rumah, pendidikan yang terganggu, serta akses kesehatan dan mata pencarian yang terampas," tutur Filep dengan prihatin.
Kondisi memprihatinkan ini, menurut Filep, secara jelas menggarisbawahi urgensi evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang selama ini diterapkan dalam penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Ia menekankan bahwa pemerintah wajib memiliki strategi yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga terukur dalam implementasinya.
Lebih jauh, Filep mendesak agar Presiden segera mengambil langkah konkret, yaitu dengan membentuk tim investigasi independen guna mengusut tuntas berbagai kasus kekerasan yang marak terjadi belakangan ini. "Presiden harus segera memutuskan untuk membentuk tim investigasi, tim rekonsiliasi, atau tim dialog guna memastikan Papua kembali aman dan damai," tegasnya.
Filep menambahkan bahwa temuan-temuan dari Pansus Papua DPD akan menjadi landasan penting untuk pembahasan lebih lanjut. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan penanganan Papua tidak semata-mata diukur dari berhentinya konflik, melainkan dari kemampuan masyarakat untuk kembali ke kampung halaman dengan rasa aman, anak-anak dapat bersekolah kembali, dan layanan kesehatan berfungsi optimal. "Jangan sampai masyarakat dipulangkan ke rumah, namun sekolah masih belum beroperasi, fasilitas kesehatan belum memadai, rumah-rumah belum terbangun, dan kondisi keamanan masih belum menjamin rasa aman," pungkasnya.
Tinggalkan komentar