lintaswarta.co.id, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengumumkan susunan kepengurusan baru untuk masa khidmah 2026-2031. Dalam pengumuman yang disampaikan di Kantor PBNU Jakarta, Rabu (30/9) malam, nama Gudfan Arif Ghofur, atau yang akrab disapa Gus Gudfan, resmi dipercayakan untuk menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU. Penunjukan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Bersamaan dengan penetapan Sekjen, posisi Bendahara Umum (Bendum) PBNU periode mendatang akan diemban oleh Ainun Na’im. Ia akan didampingi oleh tujuh orang bendahara lainnya, termasuk politisi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, yang menambah representasi dari berbagai latar belakang. Ketua Umum PBNU, Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menyatakan bahwa total anggota kepengurusan PBNU masa khidmah 2026-2031 mencapai 210 orang, meningkat signifikan sebanyak 21 orang dari periode sebelumnya yang berjumlah 189 orang.
Pergantian posisi juga terjadi pada jabatan Sekjen sebelumnya yang diemban oleh Gus Ipul. Menteri Sosial tersebut kini beralih tugas menjadi Wakil Ketua Umum PBNU, menunjukkan rotasi kepemimpinan yang dinamis. Selain Gus Ipul, beberapa nama besar lainnya yang juga mengisi jajaran Wakil Ketua Umum PBNU adalah Muhammad Faiz Syukron, Ganefri, Muhammad Lukman Edy, Abdul Ghoffar Rozin, Juri Ardiantoro, serta Irfan Asy’ari Sudirman Wahid yang dikenal sebagai Gus Ipang.

Related Post
Gus Gudfan sendiri bukanlah sosok asing di lingkungan PBNU. Rekam jejaknya menunjukkan pengalaman panjang dan dedikasi yang kuat. Pada Muktamar ke-35 lalu, namanya bahkan sempat diperhitungkan sebagai salah satu calon Ketua Umum PBNU, meskipun tidak masuk dalam lima besar usulan, ia berhasil mengumpulkan 108 usulan dukungan. Sebelum penunjukan ini, Gudfan juga pernah menjabat sebagai salah satu dari sembilan Bendahara PBNU pada kepengurusan sebelumnya.
Lebih jauh, pengalaman Gudfan mencakup tanggung jawab besar sebagai penanggung jawab bisnis pertambangan PBNU, di mana ia mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Peran bendahara juga bukan hal baru baginya; ia pernah menjadi Bendahara Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa pada masa khidmah 2012-2017, serta Bendahara Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PWNU Jawa Timur periode 2013-2018. Kiprahnya berlanjut sebagai Penasihat RMI PWNU Jawa Timur (2018-2023) dan Penasihat Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor (2019-2023), menegaskan kedalaman pengalamannya di berbagai lini organisasi Nahdlatul Ulama.







Tinggalkan komentar