Lintaswarta.co.id – Militer Israel dituding secara sistematis melancarkan kampanye pembersihan etnis di wilayah Tepi Barat yang diduduki, sebuah laporan mengejutkan dari surat kabar Israel, Haaretz, baru-baru ini mengungkapkan. Operasi militer berskala besar ini, menurut laporan tersebut, bertujuan untuk mengubah secara permanen realitas demografis dan geografis di kawasan tersebut, menyebabkan puluhan ribu warga Palestina terusir dari tanah mereka.
Sejak diluncurkannya "Operasi Dinding Besi" pada Januari 2024, pasukan Israel telah melakukan evakuasi paksa terhadap lebih dari 44.000 warga Palestina. Data menunjukkan, sekitar 22.000 di antaranya berasal dari wilayah Jenin, sementara 22.000 lainnya dari Tulkarm dan kamp pengungsi Nur Al-Shams. Meskipun Israel berdalih operasi ini untuk membongkar "infrastruktur teroris," pejabat lokal, lembaga bantuan, dan penduduk setempat bersikeras bahwa kebijakan ini sengaja dirancang untuk membuat kamp-kamp pengungsi utama tidak layak huni, dengan tujuan menghapus hak kembali bagi generasi warga Palestina yang terusir.
Penghancuran masif ini secara khusus menargetkan kamp pengungsi Jenin. Gubernur Jenin, Abu al-Rub, mengungkapkan bahwa sekitar 800 bangunan, atau hampir 40% dari total bangunan di kamp tersebut, telah rata dengan tanah. "Ribuan keluarga telah hidup dalam ketidakpastian total selama berbulan-bulan, tersebar di berbagai desa dan kota, dan tidak dapat kembali," ujarnya kepada Haaretz, menggambarkan penderitaan warga yang terpaksa mengungsi.
Related Post
Situasi di kamp Nur Al-Shams, Tulkarm, tidak kalah memprihatinkan. Direktur UNRWA untuk Tepi Barat, Roland Friedrich, melaporkan bahwa 48% dari seluruh rumah di Nur Al-Shams telah rusak atau hancur, menjadikannya mustahil bagi warga untuk kembali tanpa rekonstruksi besar-besaran. Gubernur Abdallah Kamil menambahkan, setidaknya 9.000 orang telah mengungsi, dengan 1.514 keluarga kehilangan rumah sepenuhnya dan 2.200 rumah lainnya mengalami kerusakan parsial yang membuatnya tidak layak huni. "Ini bukan operasi keamanan. Ini adalah kebijakan yang disengaja oleh pemerintah Israel untuk melenyapkan kamp-kamp dan mencegah pengungsi kembali," tegas Kamil.
Ironisnya, militer Israel terus mengeluarkan perintah pembongkaran baru. Bulan ini, mereka mengumumkan rencana untuk merobohkan 25 bangunan tambahan di Nur Al-Shams, bahkan beberapa di antaranya berada di luar batas resmi kamp. Pasukan Israel juga dilaporkan memblokir akses bagi warga yang mencoba memprotes pembongkaran tersebut dan mengibarkan bendera Israel di dalam kamp, sebuah tindakan yang oleh penduduk lokal dianggap sebagai provokasi yang disengaja dan upaya untuk menancapkan dominasi.
Para pengamat menilai bahwa tujuan utama pemerintah Israel bukanlah keamanan, melainkan rekayasa demografis—sebuah upaya sistematis untuk menghapus keberadaan pengungsi Palestina di area-area kunci Tepi Barat. Pejabat Palestina menyamakan perkembangan ini dengan peristiwa Nakba 1948, ketika lebih dari 750.000 warga Palestina diusir dari tanah air mereka saat pendirian negara Israel. Aktivis hak asasi manusia memperingatkan bahwa strategi militer saat ini adalah bagian dari kebijakan apartheid yang lebih luas. "Ini bukan sekadar perang melawan bangunan," ujar Abu Ahmed, salah satu warga yang terusir dari Jenin. "Ini adalah perang terhadap hak kami untuk ada."
Tinggalkan komentar