Lintaswarta.co.id melaporkan bahwa tempat pemungutan suara (TPS) di Myanmar telah resmi ditutup pada Minggu (28/12/2025), menandai berakhirnya fase pertama pemilihan umum yang sangat kontroversial. Pemilu ini merupakan yang perdana sejak junta militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021, dan langsung menuai sorotan tajam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta komunitas internasional.
Pelaksanaan pemilu ini, yang diselenggarakan oleh rezim junta militer, dikecam luas karena dianggap jauh dari kredibel. Kondisi perang saudara yang berkepanjangan menyebabkan proses pemungutan suara hanya dapat dilakukan di sepertiga wilayah negara. Ini hanyalah tahap awal dari serangkaian pemilu yang direncanakan, dengan dua putaran lanjutan pada 11 Januari dan 25 Januari 2026. Sejak kudeta, konflik sipil telah merenggut nyawa sekitar 90.000 jiwa dan memaksa jutaan penduduk mengungsi, sebuah realitas pahit yang menjadikan pemilu inklusif dan adil nyaris mustahil terwujud.
Di ibu kota Naypyidaw, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer, terpantau memberikan suaranya sesaat setelah TPS dibuka. Dengan mengenakan pakaian sipil, ia menunjukkan jari kelingkingnya yang bertinta, diiringi senyuman. Namun, gambaran ini kontras dengan kecaman keras dari PBB. Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, dengan tegas menyatakan, "Pemilu yang diselenggarakan oleh junta yang terus membom warga sipil, memenjarakan pemimpin politik, dan mengkriminalisasi segala bentuk perbedaan pendapat bukanlah pemilu, melainkan teater absurd yang dipentaskan di ujung senjata." Pernyataan ini, yang dilansir AlJazeera pada Minggu (28/12/2025), menggarisbawahi pandangan dunia terhadap proses ini.
Related Post
Pembatasan akses menjadi ciri utama pemilu ini, dengan sebagian besar wilayah tidak dapat dijangkau akibat intensitas konflik bersenjata antara militer dan kelompok perlawanan. Situasi politik semakin diperkeruh dengan status Aung San Suu Kyi, pemenang pemilu 2020 yang sah, yang masih mendekam di tahanan. Partainya, National League for Democracy (NLD), juga telah dibubarkan secara paksa. Kondisi ini secara praktis memuluskan jalan bagi Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer untuk meraih kemenangan telak, sebuah hasil yang sudah banyak diprediksi.
Di lapangan, partisipasi pemilih dilaporkan sangat rendah. Berbagai laporan tidak resmi dari sejumlah pejabat mengindikasikan bahwa hanya sekitar sepertiga dari total pemilih terdaftar yang benar-benar mendatangi TPS. Meski demikian, di tengah gelombang kecaman dari PBB dan negara-negara Barat, media pemerintah Global New Light of Myanmar tetap gencar menyuarakan optimisme, mengklaim bahwa pemilu ini akan membuka lembaran baru menuju masa depan yang lebih makmur. Untuk memperkuat klaim legitimasinya, junta militer juga mengundang pengamat pemilu dari negara-negara sekutu seperti Rusia, China, Belarus, dan India.
Menanggapi situasi ini, Richard Horsey, seorang analis terkemuka dari International Crisis Group, berpendapat bahwa hasil pemilu ini sudah dapat diprediksi sejak awal dan tidak akan mampu menyelesaikan akar krisis politik yang melanda Myanmar. Ia memperkirakan bahwa kemenangan mutlak partai pro-militer hanya akan menjadi kedok untuk memperpanjang dominasi kekuasaan militer di bawah jubah pemerintahan sipil. "Hasilnya hampir tidak diragukan lagi: kemenangan telak USDP dan kelanjutan pemerintahan tentara dengan lapisan sipil yang tipis. Namun hal ini tidak akan meredakan krisis politik Myanmar atau melemahkan tekad perlawanan bersenjata," tegas Horsey, menggarisbawahi bahwa pemilu ini justru berpotensi memperdalam jurang konflik yang sudah ada.
Tinggalkan komentar