Lintaswarta.co.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pidato kuncinya di World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) malam waktu setempat.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya akan menghadapi korupsi secara langsung, tegas, dan terbuka. Ia mengibaratkan korupsi sebagai penyakit yang harus diakui keberadaannya agar bisa disembuhkan. "Kita bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini menantang. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan," tegasnya.
Presiden kemudian membeberkan sejumlah langkah konkret yang telah diambil pemerintahannya dalam memberantas korupsi. Di awal masa jabatannya, pemerintah berhasil membongkar praktik korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), serta praktik ilegal di sektor lainnya.
Lintaswarta.co.id mencatat, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Ia mengecam praktik ini sebagai "ekonomi keserakahan" atau greedynomics, bukan sebagai usaha atau pasar bebas yang sehat. "Saya menyebutnya ekonomi keserakahan secara terbuka, ekonomi keserakahan, ekonomi praktik rakus. Mungkin di banyak negara, pernah ada periode seperti ini, periode para baron perampok. Saya telah menyita 4 juta hektare," tegas Prabowo.
Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintahannya baru saja mencabut izin 28 perusahaan yang menjadi penyebab bencana di Sumatra, dengan total lahan lebih dari 1,01 juta hektare. Pencabutan izin ini dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut membangun perkebunan di hutan lindung.
"Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha serakah ini merasa bahwa mereka tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah Indonesia," ujar Prabowo dengan nada geram.
Lintaswarta.co.id melaporkan, Prabowo menantang pihak-pihak yang menganggap semua pejabat pemerintah bisa dibeli untuk mencoba menyuap pejabat di pemerintahannya. "Mereka akan menemukan kejutan besar," tegasnya. Dengan penyitaan 4 juta hektare perkebunan ilegal dan pencabutan izin perusahaan perusak lingkungan, Prabowo mengklaim bahwa pemerintahannya telah melakukan upaya penegakan hukum hutan yang paling berani dan menantang dalam sejarah Indonesia.
Tinggalkan komentar