Berita mengejutkan datang dari lintaswarta.co.id. Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan menyelesaikan polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan hal ini pada Senin (16/6) lalu. Pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, akan mengambil alih dan menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. Hasan optimistis penyelesaian dapat dilakukan dengan kepala dingin melalui dialog dengan pihak-pihak terkait.
Proses penyelesaian akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspirasi masyarakat, riwayat historis, dan proses administrasi yang telah berjalan. Bahkan, kemungkinan diskusi dengan Gubernur Aceh dan Sumatera Utara pun terbuka lebar. Polemik ini bermula dari penetapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memasukkan empat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal, sebelumnya pulau-pulau tersebut berada di bawah administrasi Kabupaten Aceh Singkil.
Keputusan Kemendagri ini menuai protes keras dari Pemprov Aceh dan berbagai elemen masyarakat Aceh. Mereka mengingatkan Kemendagri akan kesepakatan bersama tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Sumatera Utara yang menetapkan keempat pulau tersebut sebagai milik Aceh. Menanggapi hal ini, Kemendagri berencana melakukan kajian ulang atas status kepemilikan keempat pulau tersebut pada Selasa (17/6), yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi. Langkah Presiden Prabowo ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang telah berlangsung dan memberikan solusi adil bagi kedua belah pihak. Publik pun menantikan penyelesaian cepat dan bijak dari Presiden Prabowo atas sengketa wilayah yang cukup pelik ini.
Leave a Comment