Rekrutmen TNI AD 24 Ribu Prajurit: Benarkah untuk Pembangunan?

Berita rencana perekrutan besar-besaran 24 ribu prajurit TNI Angkatan Darat (AD) pada 2025 oleh lintaswarta.co.id, menuai kontroversi. Rencana ini, yang sejalan dengan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan, dianggap menyimpang dari tugas pokok TNI oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, membela rencana tersebut. Ia menyatakan rekrutmen ini didasarkan pada perencanaan matang dan meningkatnya animo masyarakat. Data pendaftaran Calon Tamtama TNI AD tahun 2025 mencapai angka fantastis, 107.365 orang, dengan 38.835 calon yang tervalidasi. Wahyu juga menekankan bahwa realisasi rekrutmen selama lima tahun terakhir selalu melampaui target, bahkan mencapai 114,4 persen pada 2023. Ia menghubungkan rencana ini dengan Doktrin Pertahanan Negara 2023, yang menekankan pembangunan sistem pertahanan mandiri dan berbasis kewilayahan. Batalyon Teritorial Pembangunan, yang akan tersebar di seluruh Indonesia, dirancang untuk mendukung pembangunan di 514 kabupaten/kota, dengan kompi-kompi yang fokus pada pertanian, peternakan, medis, dan zeni. Wahyu menegaskan bahwa prajurit TNI AD tak hanya siap tempur, tetapi juga berperan dalam pembangunan.

Namun, Koalisi Masyarakat Sipil melihat rencana ini sebagai penyimpangan. Mereka berpendapat bahwa tugas utama TNI adalah pertahanan negara, bukan mengurusi sektor sipil seperti pertanian atau kesehatan. Menurut koalisi, fokus TNI seharusnya pada peningkatan kemampuan menghadapi ancaman perang modern, bukan terpecah dalam berbagai kegiatan di luar bidang keahlian utamanya. Mereka menilai pelibatan TNI dalam urusan sipil sebagai pengaburan batas antara sektor militer dan sipil, yang bertentangan dengan UUD 1945 dan UU TNI. Koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengawasi dan mengevaluasi rencana rekrutmen ini, mengingat potensi pelemahan TNI dan penyimpangan dari tugas utamanya. Koalisi terdiri dari berbagai organisasi sipil terkemuka, termasuk Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, SETARA Institute, dan Centra Initiative.