lintaswarta.co.id – Indonesia tengah bersiap menghadapi babak baru dalam peta ekonomi nasional. Mulai 18 Oktober 2026, kebijakan kewajiban sertifikasi halal akan memasuki fase krusial yang menyasar berbagai lini, mulai dari produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), barang impor, hingga berbagai kategori produk lainnya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
Kebijakan ini sejatinya bukan sekadar urusan administratif atau pemenuhan regulasi formalitas belaka. Lebih dari itu, transformasi ini harus dipandang sebagai instrumen industrialisasi yang mampu memperkuat daya saing bangsa serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Namun, di balik potensi besar tersebut, muncul sebuah pertanyaan fundamental: apakah kebijakan ini akan melahirkan ekosistem industri halal yang kompetitif, atau justru menjadi beban kepatuhan yang memberatkan jutaan pelaku usaha kecil?
Keberhasilan kebijakan ini tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak jumlah sertifikat yang diterbitkan. Indikator keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan regulasi ini dalam mendongkrak produktivitas, memperluas akses pasar, menciptakan lapangan kerja, hingga membawa produk lokal merajai pasar global.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modalitas pasar domestik yang sangat masif. Halal tidak boleh hanya berhenti pada label di kemasan, melainkan harus mencakup seluruh integritas rantai pasok, mulai dari keterlacakan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi.
Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan bahwa aktivitas rantai nilai halal (halal value chains) mampu menyumbang sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan nilai mencapai Rp4.900 triliun. Selain itu, Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor produk industri halal Indonesia pada semester I 2026 mencapai US$ 35,72 miliar, naik 7,22 persen dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini membuktikan bahwa industri halal Indonesia telah menjadi bagian strategis dalam perdagangan global.
Meski demikian, tantangan besar menanti. Indonesia harus berupaya memperbesar nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat ekosistem bahan baku mandiri agar tidak terus bergantung pada input impor. Tanpa langkah strategis ini, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar konsumen yang besar, alih-alih menjadi produsen utama dunia.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sertifikasi halal berjalan beriringan dengan program peningkatan kapasitas usaha. Sertifikat hanyalah pintu masuk; daya saing produk tetap ditentukan oleh kualitas, harga, kemasan, dan strategi pemasaran. Oleh karena itu, pendampingan bagi UMK menjadi sangat krusial. Pelaku usaha kecil seringkali terkendala modal, pengetahuan teknis, dan dokumentasi bahan baku. Jika kebijakan ini hanya menekankan pada sanksi tanpa solusi, dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan di mana usaha besar semakin diuntungkan sementara UMK justru terpinggirkan.
Setidaknya ada empat langkah strategis yang harus diprioritaskan pemerintah: akselerasi pemetaan kesiapan UMK, perluasan jaringan pendampingan hingga ke pelosok, optimalisasi anggaran sertifikasi gratis yang tepat sasaran, serta pengawasan yang adil dan bertahap.
Membangun rantai nilai halal nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektoral. Sinergi antara BPJPH dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, hingga Keuangan sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan akses pembiayaan. Selain itu, diplomasi ekonomi melalui pengakuan sertifikat antarnegara (mutual recognition) harus diperkuat agar sertifikasi halal menjadi instrumen pembuka jalan ekspor, bukan justru menjadi hambatan perdagangan baru.
Jika dikelola dengan pendekatan holistik—mulai dari kemudahan sertifikasi hingga integrasi industri hulu ke hilir—maka kewajiban halal ini akan menjadi fondasi kokoh bagi ekonomi Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing di mata dunia.
Tinggalkan komentar