lintaswarta.co.id – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah tengah bersiap menghadapi potensi lonjakan inflasi yang dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melontarkan sejumlah usulan strategis guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di penghujung tahun ini.
Dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Senin (26/10/2026), Tito menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui berbagai skema subsidi. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan angka inflasi tahunan (year on year/yoy) tidak melampaui target yang telah ditetapkan, yakni di bawah angka 3,5 persen.
Tito menjelaskan bahwa karakteristik ekonomi di bulan Desember cenderung memiliki angka dasar (baseline) yang relatif rendah. Kondisi ini membuat fluktuasi harga sedikit saja dapat berdampak signifikan pada angka inflasi nasional. Oleh karena itu, ia mengusulkan pemberian subsidi pada sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan pengeluaran rumah tangga dan mobilitas warga.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah usulan subsidi listrik bagi pelanggan dengan daya 1.200 watt. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kebijakan pemberian subsidi pada golongan daya listrik tersebut terbukti efektif menciptakan deflasi dan meredam tekanan harga di masyarakat.
"Di antaranya adalah mungkin subsidi listrik untuk pelanggan dengan daya 1.200 watt. Kita pernah melakukan hal serupa sebelumnya, dan dampaknya langsung terasa pada deflasi," ungkap Tito dalam sesi konferensi pers usai rapat.
Tak hanya sektor kelistrikan, Tito juga menyarankan penguatan suplai dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, ketersediaan energi yang stabil sangat penting untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa selama masa libur panjang.
Selain itu, perhatian khusus diberikan pada sektor transportasi udara. Tito menyoroti bahwa kenaikan tarif tiket pesawat sering kali menjadi salah satu pemicu utama kenaikan inflasi saat musim liburan tiba. Ia meminta Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak maskapai penerbangan.
Tito meminta agar maskapai tidak memanfaatkan lonjakan permintaan (demand) dengan menetapkan harga tiket pada batas tertinggi. Ia berargumen bahwa meskipun jumlah penumpang meningkat drastis, maskapai tetap bisa meraup keuntungan tanpa harus membebani masyarakat dengan harga yang tidak rasional.
"Saya memohon kepada Kementerian Perhubungan untuk mengumpulkan rekan-rekan maskapai. Ketika permintaan sedang tinggi karena banyak perjalanan akhir tahun, mohon jangan mengambil harga di level tertinggi. Keuntungan tetap bisa didapat, tapi jangan mengambil keuntungan maksimal agar tidak memicu inflasi," tegasnya.
Sebagai pelengkap strategi pengendalian inflasi, Mendagri juga mendorong penguatan daya beli melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) serta intensifikasi operasi pasar. Langkah ini diharapkan dapat dilakukan secara sinergis oleh pemerintah daerah, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog. Seluruh rangkaian usulan kebijakan ini nantinya akan dibawa ke dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan keputusan final.
Tinggalkan komentar