Lintaswarta.co.id, Jakarta – Gejolak di Timur Tengah kembali memuncak, menyusul serangkaian eskalasi militer Israel di Lebanon yang dinilai jauh melampaui operasi taktis biasa. Para pengamat menduga kuat bahwa manuver Tel Aviv di kawasan tersebut merupakan bagian dari "strategi jangka panjang" yang secara fundamental menghambat terciptanya perdamaian di wilayah Teluk dalam waktu dekat.
Murad Sadygzade, Presiden Pusat Studi Timur Tengah dan dosen tamu di Universitas HSE Moskow, menjelaskan bahwa operasi militer Israel di Lebanon telah melampaui justifikasi serangan presisi terhadap infrastruktur Hizbullah. "Ini bukan hanya upaya taktis untuk menekan Hizbullah, melainkan sebuah proyek ambisius untuk membentuk ulang lanskap militer dan politik di Lebanon selatan," ungkap Sadygzade. Ia menambahkan, pembentukan "zona keamanan" yang disebut-sebut Israel pada hakikatnya berarti penguasaan wilayah secara permanen. Ini berimplikasi pada pengosongan populasi di area perbatasan dan penciptaan realitas baru di lapangan yang akan sangat sulit diubah kembali.
Eskalasi konflik ini bermula pada awal Maret, menyusul respons Hizbullah terhadap serangan yang menargetkan Iran. Israel kemudian membalas dengan melancarkan serangan udara berskala besar dan memperluas operasi daratnya di Lebanon selatan. Ambisi teritorial Israel semakin kentara ketika Menteri Pertahanan secara terang-terangan menyebut target pembentukan zona keamanan hingga Sungai Litani, yang mencakup hampir 10% dari total wilayah Lebanon. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga turut mengisyaratkan perluasan area tersebut. Sadygzade menilai, sinyal politik ini semakin gamblang, terutama setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich secara eksplisit menyatakan bahwa perbatasan Israel seharusnya membentang hingga Sungai Litani. "Ketika pejabat tinggi negara berbicara tentang perubahan perbatasan dan militer menghancurkan desa-desa, kesimpulannya tak terbantahkan: ini adalah bentuk pendudukan terselubung," tegasnya.
Related Post
Puncak kekerasan terjadi pada 8 April, yang menjadi salah satu titik paling berdarah dalam konflik ini. Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 100 target Hizbullah di Beirut, Lembah Bekaa, dan Lebanon selatan. Namun, data dari otoritas Lebanon mengungkapkan dampak yang jauh lebih mengerikan: 254 korban tewas dan lebih dari 1.100 luka-luka. Serangan brutal ini juga memicu gelombang eksodus massal, memaksa lebih dari satu juta warga mengungsi dari rumah mereka. Komisaris Tinggi HAM PBB bahkan mengecam serangan tersebut sebagai "pembantaian" yang secara serius merusak prospek gencatan senjata. Skala kekerasan ini, menurut Sadygzade, mengindikasikan bahwa strategi Israel telah berevolusi, bukan lagi sekadar menghancurkan musuh, melainkan "melemahkan secara permanen melalui kontrol wilayah."
Analisis Sadygzade juga menyoroti dimensi krusial lainnya: kepentingan politik domestik Israel. Ia berpendapat bahwa perang telah menjadi instrumen vital bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan. "Tanpa konflik bersenjata, tekanan politik akan kembali menguat. Pertanyaan mengenai kegagalan strategi dan akuntabilitas akan kembali mencuat ke permukaan," jelasnya. Sadygzade menilai, konflik ini secara efektif membantu Netanyahu mengalihkan perhatian publik dari berbagai krisis internal dan menunda potensi pemilihan umum yang berisiko mengancam posisinya. Perang, tambahnya, memberikan ruang bagi Netanyahu untuk terus mendorong agenda keamanannya dan menunda perhitungan politik yang mungkin merugikannya.
Sementara itu, Hizbullah sendiri berada dalam posisi yang dilematis. Selain harus menghadapi gempuran tanpa henti dari Israel, kelompok ini juga merasakan tekanan dari pemerintah Lebanon yang mulai berupaya membatasi aktivitas militernya. Meskipun demikian, Hizbullah masih menunjukkan kapasitasnya dengan meluncurkan ratusan roket dan drone ke wilayah Israel. Lebih lanjut, konflik di Lebanon kini juga terjalin erat dengan dinamika regional yang lebih luas. Iran, misalnya, menuntut agar gencatan senjata yang dinegosiasikan dengan Amerika Serikat juga mencakup Lebanon. Namun, Israel secara tegas menolak untuk memasukkan Lebanon dalam kerangka de-eskalasi tersebut. "Sikap ini secara jelas menunjukkan upaya Israel untuk mempertahankan kebebasan penuh dalam operasi militernya," kata Sadygzade. "Israel berambisi untuk terus membentuk ulang kawasan, sembari tetap terlibat dalam negosiasi regional," imbuhnya.
Secara keseluruhan, Sadygzade menyimpulkan bahwa konflik ini telah bertransformasi menjadi sebuah proyek geopolitik jangka panjang yang kompleks. Ia menegaskan, bagi sebagian elit Israel, konflik ini juga berfungsi sebagai alat strategis untuk mempertahankan kekuasaan politik. "Dengan kombinasi kepentingan teritorial yang agresif, tekanan politik domestik yang mendesak, dan dinamika regional yang terus bergejolak, prospek perdamaian di Timur Tengah dalam waktu dekat sangatlah tipis," tambahnya. "Selama logika ini terus mendominasi, konflik berkepanjangan hampir pasti tidak dapat dihindari," pungkas Sadygzade, memberikan gambaran suram tentang masa depan kawasan tersebut.
Tinggalkan komentar