lintaswarta.co.id – Situasi di Afrika Selatan kembali mencekam setelah gelombang kerusuhan besar pecah di sejumlah wilayah utama. Massa yang tersulut sentimen anti-imigran melakukan aksi anarkis dengan membakar belasan kendaraan dan menjarah berbagai toko milik warga negara asing (WNA). Bentrokan berdaruh ini dilaporkan terjadi di kawasan Soweto, Johannesburg, serta kota pelabuhan Durban pada Kamis waktu setempat.
Ketegangan yang mematikan ini dipicu oleh adanya keputusan pengadilan yang memerintahkan pemerintah untuk membuka kembali proses pengajuan suaka bagi para migran. Keputusan hukum tersebut dianggap sebagai pemicu utama kembalinya sentimen xenofobia di negara tersebut. Massa yang terdiri dari kelompok anti-imigran tak berdokumen turun ke jalan untuk memprotes kebijakan tersebut, yang dinilai mengancam keberadaan warga lokal.
Di Durban, situasi dilaporkan sangat kacau. Pihak kepolisian mencatat bahwa kerusuhan bermula dari dugaan penyerangan seorang WNA terhadap demonstran, yang kemudian memicu kemarahan massa secara masif. Akibatnya, sedikitnya 14 kendaraan hangus terbakar. Dalam insiden tersebut, aparat keamanan berhasil mengamankan tiga orang warga negara asing yang diduga terlibat dalam kericuhan tersebut.
Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa polisi terpaksa menggunakan peluru karet untuk membubarkan massa yang beringas. Selain kendaraan, sebuah gedung perkantoran milik pemerintah kota juga dilaporkan menjadi korban pembakaran. Sementara itu di Soweto, setidaknya 10 kendaraan habis dilalap api. Meskipun tidak ada laporan korban jiwa dalam kerusuhan di Soweto, para penjarah terlihat mengobrak-abrik toko-toko milik migran yang selama ini menjadi sasaran empuk aksi xenofobia.
Menanggapi anarki yang meluas ini, Plt Komisaris Nasional Kepolisian, Letnan Jenderal Puleng Dimpane, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan bahwa hak untuk berdemonstrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindak kriminal. Pihak kepolisian kini tengah melakukan pengejaran besar-besaran terhadap para pelaku kerusuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
Akar permasalahan dari kerusuhan ini adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa aturan pemerintah mengenai pengungsi bersifat inkonstitusional. Pengadilan menilai aturan lama menghalangi hak individu untuk mengakses sistem suaka, termasuk bagi mereka yang masuk ke negara tersebut secara tidak resmi. Hal ini memicu lonjakan jumlah orang yang mendatangi pusat pengungsi pemerintah, yang sebagian di antaranya diduga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan suaka.
Pemerintah Afrika Selatan sendiri telah mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya disinformasi yang beredar. Pemerintah menegaskan bahwa putusan pengadilan tersebut tidak secara otomatis memberikan status tinggal permanen bagi setiap pendatang. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen memperketat kontrol perbatasan dan mempercepat proses deportasi bagi pelanggar hukum imigrasi.
Krisis ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sulit, di mana angka pengangguran di Afrika Selatan telah melampaui 30 persen. Isu migrasi menjadi sangat sensitif menjelang pemilihan umum pemerintah daerah yang akan digelar pada awal November mendatang. Sebagai negara dengan ekonomi terkuat di benua Afrika, ketegangan antara warga lokal dan migran dari negara tetangga seperti Zimbabwe dan Malawi terus menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas nasional.
Tinggalkan komentar