lintaswarta.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan peta jalan fiskal yang ambisius namun tetap berhati-hati untuk tahun anggaran 2027. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, pemerintah berupaya menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat sekaligus memberikan jaring pengaman sosial yang lebih kokoh bagi masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan bahwa rancangan APBN 2027 akan mengusung visi besar bertajuk "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat". Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa anggaran negara tidak hanya sekadar angka belanja, tetapi menjadi instrumen aktif dalam mendorong kemajuan bangsa. Menurutnya, ada tiga pilar utama yang menjadi fokus, yakni mendorong pertumbuhan (to grow), melindungi masyarakat (to protect), dan melakukan transformasi ekonomi (to transform).
Dalam menjalankan fungsi to grow, APBN akan diarahkan untuk memacu aktivitas ekonomi dan investasi secara masif. Sementara itu, fungsi to protect difokuskan pada menjaga daya beli masyarakat luas serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan agar tidak terdampak guncangan ekonomi. Adapun fungsi to transform bertujuan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang melalui penguatan sektor hilirisasi dan industrialisasi yang berkelanjutan.
Untuk memastikan semua rencana besar tersebut dapat terealisasi, pemerintah telah menyiapkan strategi jitu dalam memperkuat pendapatan negara. Di sektor pajak, pemerintah akan melakukan modernisasi besar-besaran melalui optimalisasi sistem Coretax dan penggunaan teknologi berbasis data untuk memperluas basis wajib pajak. Pengawasan terhadap wajib pajak strategis juga akan diperketat guna meminimalkan risiko ketidakpatuhan.
Tidak hanya dari pajak, sektor kepabeanan dan cukai juga menjadi tumpuan. Pemerintah berencana memberantas peredaran barang kena cukai ilegal serta mengoptimalkan tarif cukai hasil tembakau. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan diperkuat melalui perbaikan tata kelola sumber daya alam dengan memanfaatkan sistem digitalisasi seperti SIMBARA untuk memastikan seluruh penerimaan dari sektor mineral dan batubara tercatat secara transparan.
Terkait pengelolaan defisit, pemerintah telah menyepakati angka yang terukur, yakni sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Juda menegaskan bahwa strategi pembiayaan akan lebih banyak bersandar pada pasar domestik guna meminimalisir dampak fluktuasi pasar keuangan dunia.
"Strategi utamanya adalah tetap fokus dominan pada pembiayaan domestik yang relatif lebih tahan terhadap gejolak global," ujar Juda. Ia menambahkan bahwa ketergantungan terhadap investor asing kini telah jauh berkurang dibandingkan satu dekade lalu, yang membuat posisi keuangan Indonesia lebih tangguh.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan berbagai instrumen seperti Danantara, Sovereign Wealth Fund, hingga penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan jika terjadi krisis. Kedisiplinan fiskal tetap menjadi harga mati agar kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dalam jangka panjang.
Tinggalkan komentar