Lintaswarta.co.id mengabarkan, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Budi Awaludin, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf terkait mencuatnya usulan tarif parkir mobil yang fantastis, mencapai Rp60 ribu per jam. Pernyataan ini disampaikan Budi dalam sebuah rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada hari Rabu (2/9), di mana ia mengakui adanya kekeliruan di pihak dinasnya.
Budi menjelaskan bahwa usulan tarif parkir setinggi itu sebenarnya belum pada tahap finalisasi. Ia mengaku tidak menyangka bahwa draf usulan tersebut bisa bocor dan menjadi perhatian luas publik. "Ini ada kesalahan di kami, ya saya sebagai Kepala Dinas. Sebenarnya kami juga pada saat itu tidak tahu, Pak, bahwa ada usulan ini masuk seperti itu," ujar Budi, seperti dikutip dari sumber terpercaya. Ia kembali menegaskan bahwa polemik ini adalah murni kesalahan internal dan usulan tersebut belum menjadi keputusan resmi.
Insiden ini, menurut Budi, menjadi bahan evaluasi serius bagi Dishub DKI dalam proses penyampaian kebijakan kepada para anggota Dewan. Oleh karena itu, pihaknya berjanji akan lebih proaktif dalam berkoordinasi dan mengkomunikasikan setiap rancangan kebijakan dengan DPRD, khususnya Komisi B, sebelum dilempar ke ranah publik. "Kami mohon maaf terkait kondisi ini, dan ke depan segala kebijakan akan kami komunikasikan terlebih dahulu, ya, dan melibatkan juga Komisi B," tegasnya.
Related Post
Sebelumnya, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, memang mengungkapkan adanya wacana perubahan tarif parkir dengan skema zonasi. Dalam usulan tersebut, kawasan dengan nilai ekonomi tinggi seperti SCBD, Menteng, Senayan, hingga beberapa wilayah di Jakarta Selatan, berpotensi dikenakan tarif parkir yang jauh lebih mahal, dengan ambang batas tertinggi mencapai Rp60 ribu.
Namun, Jupiter sendiri mengkritik keras usulan tersebut, menyebutnya terlalu memberatkan masyarakat dan tidak masuk akal. "Menurut saya, terlalu memberatkan masyarakat. Memberatkan. Enggak masuk akal, ngawur itu," katanya. Ia berpendapat bahwa kenaikan tarif parkir bukanlah solusi tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta, karena masih banyak sumber pendapatan lain yang bisa dioptimalkan tanpa membebani warga.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah membantah bahwa angka Rp60.000 tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait penetapan tarif parkir dari Pemprov, dan dirinya baru mengetahui angka tersebut setelah menjadi viral di tengah masyarakat. "Pemerintah DKI Jakarta tentunya dalam memutuskan pasti mempertimbangkan banyak hal. Termasuk berapa yang harga yang wajar. Nah, sampai hari ini belum ada keputusan apa pun tentang itu, bahkan angka Rp60.000 pun saya baru tahu ketika sudah viral," pungkasnya.
Tinggalkan komentar