Lintaswarta.co.id melaporkan bahwa gelombang ketegangan politik kembali menyelimuti Madagaskar. Harapan akan transisi demokrasi yang lebih baik pasca-kudeta Oktober 2025 kini diuji dengan penangkapan sejumlah aktivis muda dari Generasi Z. Empat di antaranya, Herizo Andriamanantena, Miora Rakotomalala, Dina Randrianarisoa, dan Nomena Ratsihorimanana, resmi ditangkap pada Minggu, 12 April 2026, memicu kekhawatiran akan kembalinya represi.
Menurut laporan The Guardian, penangkapan gelombang pertama ini terjadi hanya dua hari setelah para pemuda tersebut menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, menuntut kejelasan jadwal pemilihan umum. Aliarivelo Maromanana, pengacara yang mendampingi para aktivis, menyatakan bahwa kliennya dituduh melakukan konspirasi kriminal dan mengancam keamanan negara, namun tanpa dasar bukti yang kuat. "Mereka semua membantah tuduhan itu dan tidak ada bukti sama sekali," tegas Maromanana. Eskalasi penangkapan berlanjut pada Rabu malam, ketika dua aktivis lainnya turut diamankan, sebagaimana dikonfirmasi oleh kelompok Gen Z 261, sebuah organisasi yang muncul dari gelombang protes tahun sebelumnya.
Kondisi para tahanan memicu kekhawatiran, terutama setelah dua aktivis yang sempat dibebaskan harus dilarikan ke rumah sakit pada Selasa. Hingga Jumat, hanya Andriamanantena yang masih mendekam di tahanan, sementara pihak kepolisian berdalih bahwa sakit yang diderita para aktivis bersifat alami. Gelombang represi ini kontras dengan euforia publik yang meledak pada Oktober 2025, ketika Kolonel Michael Randrianirina mengambil alih kekuasaan melalui kudeta. Saat itu, gerakan Gen Z Madagasikara memberikan dukungan penuh untuk menggulingkan Presiden Andry Rajoelina yang dinilai gagal memimpin.
Related Post
Menanggapi situasi ini, juru bicara kepresidenan, Harry Laurent Rahajason, buru-buru menepis keterlibatan istana dalam penangkapan tersebut. Ia menekankan bahwa penanganan kasus ini sepenuhnya merupakan ranah kepolisian. "Di Madagaskar, kami menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, kepresidenan tidak memiliki kaitan dengan kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian nasional," jelas Rahajason.
Ketakandriana Rafitoson, seorang anggota dewan dari Transparency International Madagascar, menyatakan kekecewaannya terhadap langkah-langkah yang diambil rezim saat ini. Ia berpendapat bahwa pemerintahan militer telah gagal dalam ujian pertamanya untuk menghormati kebebasan berpendapat. "Pola seperti ini sudah sering kita saksikan di bawah pemerintahan sebelumnya, dan banyak yang berharap transisi ini akan memutus rantai tersebut. Protes Jumat lalu adalah ujian bagi rezim ini, dan mereka gagal," ungkap Rafitoson.
Kekecewaan generasi muda Madagaskar semakin membuncah, dipicu oleh kondisi ekonomi negara berpenduduk 32 juta jiwa yang tak kunjung menunjukkan perbaikan signifikan. Data Bank Dunia 2024 menempatkan Madagaskar sebagai negara termiskin kelima di dunia, dengan PDB per kapita hanya US$ 545 (sekitar Rp 8,8 juta). Elliot Randriamandrato, pemimpin kelompok Gen Z Madagasikara, menegaskan bahwa krisis air dan listrik yang menjadi pemicu demonstrasi tahun lalu masih terus menghantui. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan reformasi konkret.
"Hingga saat ini, belum ada reformasi substansial yang diterapkan oleh pemerintah. Ini mungkin alasan utama mengapa masyarakat sangat frustrasi, karena kami tidak melihat perubahan yang jelas dan nyata," ujar Randriamandrato. Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap sistem politik yang dinilainya hanya menguntungkan kaum berpunya. Randriamandrato mendesak pemerintah untuk segera menggelar konsultasi konstitusi guna mereformasi metodologi pemilihan yang sarat korupsi. "Kami menuntut kejelasan lebih lanjut mengenai jadwal konsultasi konstitusi, karena di sanalah isu-isu fundamental akan dibahas. Sistem yang berlaku sekarang hanya memungkinkan mereka yang memiliki lebih banyak uang untuk memenangkan kontestasi," pungkas Randriamandrato.
Di tengah gelombang tekanan publik, pemerintah Madagaskar justru berupaya mengalihkan perhatian ke isu keamanan nasional. Mereka mengklaim adanya ancaman pembakaran gedung parlemen. Rahajason menjelaskan bahwa pihak berwenang tengah mengusut dugaan korupsi senilai 3.811 miliar Ariary Madagaskar (setara Rp 12,8 triliun), yang dihubungkan dengan ancaman terhadap keselamatan presiden. Ia bahkan memamerkan rekaman video yang disebut-sebut sebagai bukti aktivitas drone asing di sekitar kediaman kepala negara. "Pihak berwenang sedang menyelidiki kasus korupsi yang diperkirakan mencapai 3.811 miliar Ariary Madagaskar dan mengaitkan investigasi tersebut dengan ancaman terhadap presiden," kata Rahajason.
Kekhawatiran publik semakin memuncak dengan adanya sinyal kedekatan rezim militer Madagaskar dengan Rusia, terutama setelah kunjungan Randrianirina ke Moskow untuk bertemu Vladimir Putin pada Februari lalu. Madagaskar kini dilaporkan mulai menerima gelontoran bantuan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dari Kremlin, termasuk truk militer, helikopter, hingga tank. Shely Andriamihaja, anggota Gen Z Madagasikara, menyuarakan kekhawatiran mendalam bahwa Madagaskar hanya akan beralih dari satu pengaruh asing ke pengaruh asing lainnya. "Kami sangat cemas akan risiko negara kami kembali dikuasai oleh kekuatan asing," tegas Andriamihaja. Kecurigaan ini diperkuat oleh keberadaan personel militer Rusia yang kini bertugas sebagai pengawal pribadi Presiden Randrianirina. Ketika dimintai konfirmasi, Rahajason membela kebijakan presiden dengan perbandingan kontroversial. "Mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini? Mengapa presiden Ukraina mem
Tinggalkan komentar