lintaswarta.co.id – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mendesak pemerintah daerah di Aceh untuk segera menyelaraskan program pemulihan, baik fisik maupun nonfisik, dengan inisiatif dari pemerintah pusat. Langkah strategis ini krusial guna memastikan bahwa setiap sektor pembangunan yang belum terakomodasi oleh kementerian atau lembaga di tingkat pusat dapat tertangani secara komprehensif oleh daerah.
Pernyataan penting ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh pada Selasa, 9 Juni. Acuan utama bagi proses pemulihan tahap permanen adalah Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatra untuk periode 2026-2028. Renduk ini mencakup total 11.520 kegiatan dengan estimasi anggaran mencapai Rp100,166 triliun, melibatkan partisipasi dari 23 kementerian dan lembaga terkait.
Tito memberikan contoh konkret, di mana Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan 1.141 kegiatan khusus yang berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan proaktif mengambil peran untuk menangani infrastruktur lain yang belum termasuk dalam cakupan program tersebut. "Inilah esensi sinkronisasi yang kita harapkan. Kami ingin rincian detail dari 1.141 kegiatan ini agar pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi memahami bagian mana yang sudah dikerjakan pusat, sehingga mereka tahu kewajiban daerah untuk mengerjakan sisanya," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima lintaswarta.co.id.
Tanpa adanya peta kerja yang jelas dan terperinci, potensi tumpang tindih antara program pusat dan daerah dapat menjadi kendala serius di lapangan. Oleh karena itu, Tito menegaskan bahwa pihaknya akan segera meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk merinci program kerja beserta lokasi spesifiknya. Transparansi data ini dianggap vital agar daerah dapat mengidentifikasi area yang belum tersentuh dan mengisi kekosongan dalam upaya pemulihan. Dengan demikian, setiap pihak akan memiliki pemahaman yang akurat mengenai wilayah dan sektor yang menjadi tanggung jawabnya.
Dari aspek fiskal, Tito menilai bahwa pemerintah daerah terdampak di Aceh memiliki kapasitas anggaran yang memadai untuk bergerak. Kunci utamanya terletak pada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang telah disalurkan ke wilayah terdampak. Selain TKD, skema hibah antardaerah juga dapat dimaksimalkan, memungkinkan daerah dengan alokasi TKD lebih besar untuk membantu daerah terdampak yang memiliki keterbatasan anggaran.
Meskipun dana telah tersedia, Tito menyoroti lambatnya proses pengajuan dana pemulihan dari kementerian dan lembaga kepada Kementerian Keuangan. Ia menekankan pentingnya menghindari hambatan birokrasi internal yang dapat memperlambat proses pemulihan permanen di lapangan. "Saya tegaskan, uang sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, presiden sudah mengeluarkan perintah resmi, alokasi anggarannya sudah ada. Masyarakat sudah menunggu, kenapa pengajuannya lambat? Akhirnya semua mengajukan, tapi ada yang masih berproses di internal kementerian/lembaga sendiri," tegasnya.
Kunjungan kerja Tito ke Aceh merupakan bagian integral dari tahapan krusial rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Ini juga merupakan tindak lanjut dari penyusunan Renduk Pascabencana Sumatra yang melibatkan lintas sektor bersama pemerintah daerah untuk masa pemulihan tiga tahun ke depan, yakni 2026-2028. Agenda strategis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Posko Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR. Turut hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh.
Tinggalkan komentar