Jakarta – Tokoh reformasi Amien Rais kembali menyita perhatian publik. Melalui pernyataan yang disiarkan lintaswarta.co.id, Mantan Ketua MPR RI tersebut secara tegas menyerukan agar pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dipertahankan hingga akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2029.
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini menekankan pentingnya menjaga ritme pergantian kekuasaan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setiap lima tahun sekali. Menurutnya, konsistensi ini krusial demi mencegah guncangan politik yang tidak perlu di tingkat pusat, sebuah pelajaran berharga dari pengalaman masa lalu Indonesia. "Ritme pergantian kekuasaan per 5 tahun sekali sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 harus kita pertahankan supaya tidak ada pemerintahan pusat yang diturunkan di tengah jalan," ujar Amien dalam kanal YouTube Amien Rais Official.
Amien menjelaskan, sebuah pemerintahan hanya sah untuk dijatuhkan sebelum waktunya jika terdapat alasan yang benar-benar luar biasa atau extraordinary. Ia mencontohkan tindakan pidana berat seperti pengkhianatan negara dengan membocorkan rahasia kepada pihak asing demi imbalan, atau skandal moral yang fatal. Di luar kondisi tersebut, ia menilai upaya pemakzulan, baik terhadap Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, adalah hal yang nyaris mustahil mengingat kompleksitas mekanisme hukum tata negara dan konstelasi politik parlemen saat ini.
Mengingat pengalaman pahit di masa lalu, di mana Indonesia sempat mengalami lima pergantian presiden dalam kurun waktu enam tahun yang sangat menguras energi nasional, Amien Rais menegaskan bahwa Prabowo Subianto layak mendapatkan ‘kesempatan yang wajar’ (fair chance) untuk merealisasikan delapan program prioritasnya, yang dikenal sebagai Astra Cita. Program ini mencakup penguatan demokrasi, pemenuhan HAM, hingga penciptaan lapangan kerja.
Namun, dukungan Amien tidak berarti tanpa kritik. Ia menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial-ekonomi bangsa yang menurutnya "sedang tidak baik-baik saja", ditandai dengan gelombang PHK massal dan lesunya pasar tradisional. Oleh karena itu, ia mengimbau Presiden Prabowo dan jajaran kabinet untuk menghentikan segala bentuk pamer kemewahan atau aktivitas hiburan yang tidak sensitif terhadap kesulitan rakyat. Amien khawatir, jika tekanan ekonomi seperti pelemahan rupiah dan potensi penarikan uang massal terus berlanjut, hal ini bisa memicu keresahan sosial yang berujung pada gerakan massa yang lebih beringas dari tahun 1998.
Tinggalkan komentar